Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Surat pribadi calon presiden Prabowo Subianto kini sudah mulai merambah ke rumah-rumah warga. Surat itu bahkan dengan spesifik mencantumkan nama warga beserta alamat lengkapnya.
Kasus ini terjadi di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Pendukung Jokowi-Jusuf Kalla mempertanyakan sumber data yang dipakai Prabowo itu lantaran banyak di antara para penerima surat itu diketahui adalah peserta penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Menanggapi itu, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengaku pemegang data peserta BLSM bukanlah pihak kementerian. Data itu, lanjutnya, dimiliki oleh Badan Pusat Statistik dan PT Pos Indonesia yang bertugas mengirimkannya ke masyarakat.
“Pemilik data itu ada di BPS, bukan di kami, memang itu bersifat rahasia kecuali ada permintaan tersendiri. Tapi itu bukan di pemerintahan, ada di BPS. Penggunaan data itu kemudian disalurkan ke kantor pos. Saya nggak tahu sumber datanya, saya akan cek dulu,” ujar Agung di kantor presiden, Kamis (3/7).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu pun membantah bahwa ada permintaan data penduduk dari tim Prabowo kepada partainya sebagai salah satu partai pengusung Prabowo. “Nggak ada kalau dari partai. Saya nggak tahu mekanismenya bagaimana sehingga dapat data-data itu,” ucap Agung.
Menurut dia, data kependudukan kini sudah bukan menjadi barang rahasia lagi lantaran data itu dimiliki pula oleh pemerintah daerah. Data itu pun selalu diperbaharui setiap enam bulan. Agung pun berpendapat metode kampanye dengan mengirimkan langsung surat calon presiden ke rumah-rumah adalah hal yang wajar.
“Sepanjang tidak memasuki wilayah ke sekolah-sekolah begitu, kalau ke rumah-rumah saya kira memang KPU sendiri mengatakan sulit menyatakan pelanggaran atau tidak. Tapi kalau di tempat yang dilarang, masjid, tempat ibadah, sekolah sebaiknya tidak dilakukan karena itu pelanggaran,” ungkapnya.
Sebelumnya, surat pribadi dari calon presiden Prabowo Subianto beredar luas di DKI Jakarta. Surat-surat ini ditunjukkan oleh massa dari Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) di sela aksi damai mereka di kantor TV One, Kamis (3/7) dini hari.
"Ini dari orang kantor pos. Petugasnya bilang, 'Pak, tolong sebar sama masyarakat'," ujar Sugianto, salah satu peserta aksi yang juga menerima surat itu, kepada Kompas.com, Kamis.
Surat itu tertuju kepada warga di wilayah Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Surat ini sebelumnya sudah diberitakan diterima oleh para guru. Dalam kasus itu, Badan Pengawas Pemilu menyatakan ada pelanggaran kampanye karena menyasar institusi pendidikan.
Sanksi teguran pun sudah dijatuhkan kepada pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Seperti surat-surat untuk para guru tersebut, surat Prabowo yang ditunjukkan massa Repdem ini tertera tulisan "Surat Pribadi Prabowo Subianto" dengan potret Prabowo di bagian bawah pada amplop maupun suratnya.
Alamat tujuan surat mencantumkan nama penerima, dengan alamat yang lengkap mencantumkan RT dan RW. Adapun isi surat adalah permintaan dukungan untuk pasangan Prabowo-Hatta. Sugianto mengaku heran dengan kelengkapan alamat tujuan surat.
"Bisa tahu dari mana nama lengkap jelas? Ini aneh, tahu dari mana," ujar dia.
Sugianto mengaku menerima tujuh surat sekaligus. Di wilayahnya, imbuh dia, puluhan surat serupa bertebaran.
"Kalau saya terima tujuh (surat). Saya belum telusuri lainnya karena di wilayah saya itu ada 13 RW," kata Sugianto. "Kami minta diselidiki. Harus dong. Maksud dan tujuannya apa."
Surat serupa juga diterima oleh warga di Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Ketua RT 10 RW 13, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Mugo, mengungkapkan, surat tersebut ditujukan kepada tiga orang warganya, langsung ke alamat masing-masing.
Para penerima surat adalah warga yang masuk daftar penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), program pemerintah sebagai subsidi atas kenaikan harga bahan bakar minyak beberapa waktu lalu. (Sabrina Asril)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
