Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Eko Heripoerwanto menjelaskan, ada beberapa faktor yang membuat serapan subsidi pembiayaan perumahan yang digulirkan pemerintah tak maksimal.
Utamanya adalah soal ketersediaan perumahan. Di mana para pengembang disebut belum mampu memenuhi alokasi yang ditargetkan.
Masalah pasokan ini, dikatakan Eko juga turut disebabkan oleh masih adanya regulasi yang menghambat, dan ketersediaan lahan yang memang minim.
"Penyerapan sangat tergantung dengan pasokan pasar, tapi anggaran pasti kita siapkan. Jika kelebihan pun sangat beralasan, karena tidak mungkin justru kuranh," katanya kepada Kontan.co.id seusai acara Outlook Pembiayaan Perumahan 2018, Rabu (20/12) di Jakarta.
Mengatasi masalah pasokan ini, Kementerian PUPR pun saat ini akan mempercepat rapat koordinasi di sepuluh provinsi penyerap subsidi pembiayaan perumahan terbesar.
Hal tersebut dilakukan guna memastikan kesiapan pengembang untuk ikut serta dalam program, termasuk menilai kemampuan produksi pengembang.
"Rakor sebelumnya kita lakukan Februari atau Maret, tapi sekarang kita percepat di Januari. Saat ini kami sendiri sedang mengidentifikasi kesiapan jumlah dari developer," sambungnya.
Selain soal pasokan, Mulyo Wibowo, Kepala Sub-Direktorat Pola Pembiayaan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan Kementerian PUPR mengatakan, serapan yang tak maksimal juga disebabkan dari pihak perbankan, khususnya yang menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
"FLPP terkendala di BPD karena kecepatan, BPD untuk menjalin KPR masih butuh akselerasi. Kemudian ada juga bank yang sudah PKO tapi tidak merealisasikannya," katanya dalam kesempatan yang sama.
Dari data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, hingga Selasa (19/12) untuk skema Subsidi Selisih Bunga (SSB) dari target 239.000 unit dengan pagu anggaran Rp 615 miliar baru terealisasi 133.874 unit atau senilai Rp 213 miliar.
Sementara untuk skema Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dari alokasi 278.000 unit tahun ini senilai Rp 1,1 triliun, baru terserap 110.803 unit senilai Rp 443 miliar.
Sedangkan untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari alokasi target 40.000 unit baru terealisasi 20.227 unit.
"Hingga akhir tahun, diperkirakan akan tersalur FLPP sebesar 21.000 unit, SSB sebesar 140.000 unit dan SBUM sebesar 160.000 unit," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
