Suap Pejabat Pajak Terbongkar, Kepatuhan dan Kepercayaan Wajib Pajak Terancam

Selasa, 13 Januari 2026 / 08:00 WIB

ILUSTRASI. pajak, Tax Amnesty, tax ratio ; pajak ; Tax Amnesty ; tax ratio (KONTAN/Panji Indra). Terbongkarnya kembali dugaan praktik suap di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu memunculkan kekhawatiran baru.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Terbongkarnya kembali dugaan praktik suap di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memunculkan kekhawatiran baru terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kasus ini dinilai bukan sekadar persoalan hukum, melainkan berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional.

Kekhawatiran tersebut menguat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.

Penggeledahan itu merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada 9–10 Januari 2026, yang menyeret sejumlah pihak, termasuk pejabat pajak dan pihak swasta. Kasus ini terkait dugaan suap dalam pemeriksaan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, pengalaman dari kasus-kasus besar sebelumnya menunjukkan bahwa skandal pejabat pajak tidak selalu langsung tercermin pada penurunan kepatuhan formal.

Ia mencontohkan kasus mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, di mana kepatuhan wajib pajak karyawan dan badan justru meningkat pada 2023, sementara wajib pajak nonkaryawan hanya turun tipis.

Namun, Fajry mengingatkan bahwa dampak yang lebih serius justru terjadi pada kepatuhan material atau substantif. Menurutnya, keterlibatan aparat pajak dalam praktik korupsi menimbulkan keraguan di kalangan wajib pajak tentang makna dan keadilan kepatuhan itu sendiri.

Kondisi ini diperparah oleh masifnya informasi di media sosial yang menyoroti dugaan penyelewengan pegawai pajak, sehingga membentuk persepsi negatif yang sulit dikendalikan.

“Orang bisa semakin enggan membayar pajak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fajry menilai efek domino kasus ini berpotensi meluas hingga menggerus kepercayaan terhadap Kemenkeu secara keseluruhan.

Dalam jangka panjang, penurunan kepercayaan publik dikhawatirkan berdampak pada merosotnya rasio penerimaan pajak (tax ratio), yang pada akhirnya membatasi kemampuan negara dalam menyediakan dukungan dan perlindungan sosial.

Meski demikian, Fajry menegaskan bahwa dampak akhir sangat bergantung pada persepsi publik terhadap langkah pemerintah.

Penindakan hukum, menurutnya, bisa menjadi bumerang jika dianggap sekadar formalitas, tetapi juga bisa menjadi titik balik bila dipandang sebagai upaya serius membersihkan institusi.

Pandangan serupa disampaikan Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin.

Ia menyebut, korupsi pejabat pajak menggerus penerimaan negara melalui dua jalur sekaligus: hilangnya potensi penerimaan secara langsung akibat praktik ilegal, serta turunnya kepercayaan publik yang membuat sebagian wajib pajak enggan memenuhi kewajibannya.

Karena itu, Wijayanto menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan konsisten. “Pemerintah perlu bertindak keras terhadap koruptor pajak agar kepercayaan publik bisa dipulihkan,” ujarnya.