Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
Kelima, optimalisasi PNBP melalaui implementasi dan diseminasi/sosialisasi/uji petik regulasi turunan Undang-Undang (UU) PNBP kepada stakeholders antara lain Kementerian/Lembaga (K/L), pengelola PNBP, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), wajib bayar public, dan akademisi.
Sri Mulyani juga menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turuna PNBP tersebut telah masuk dalam tahap finalisasi, yaitu telah selesai proses harmonisasi dan dalam proses penetapan oleh Presiden RI.
Sementara itu, dari sisi aspek pengawasan pengelolaan penerimaan negara, otoritas akan mengimplementasikannya dalam tiga hal. Pertama, berupaya meningkatkan pengawasan, salah satunya melalui kegiatan strategis join task force on narcotics antara DJBC dan Royal Malaysian Customs Departement (RMCD) dengan konsep skema operasi.
Baca Juga: Anggaran program PEN naik Rp 15,8 triliun di 2021, bakal dipakai apa?
Kedua, melaksanakan kegiatan patrol laut secara kontinu dan berkesinambungan. Ketiga, melakukan kegiatan intelijen dengan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, yaitu kegiatan operasi bersama ataupun operasi gabungan.
“Kita turut mengoptimalkan penerimaan negara tahun depan dengan upaya-upaya yang sudah kita susun,” kata Menkeu dalam Rapat Kerja (Raker) Terkait RAPBN 2021 dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (15/9).
Selanjutnya: Sri Mulyani: Penerimaan perpajakan tahun 2021 diproyeksi ambles Rp 37,4 triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
