Sumber: KONTAN | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Realisasi stimulus infrastruktur 2009 masih saja seret. Hingga akhir Agustus, anggaran stimulus infrastruktur baru terpakai Rp 1,69 triliun atau hanya 14,72% dari jatah yang tersedia di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009.
Rendahnya pemakaian stimulus ini pun membuat penyerapan tenaga kerja di sektor infastruktur turut tersendat. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat, hingga kini, pekerja yang terlibat dalam proyek infrastruktur yang dibiayai dana stimulus baru 65.550 orang.
Jumlah ini hanya setara 18,9% dari target tenaga kerja yang ditetapkan pemerintah sebanyak 345.165 orang (Lihat tabel). "Ini jauh dari target semula," kata Deputi Bidang Evaluasi Pembangunan Nasional Bappenas, Bambang Widiyanto, pekan lalu. Dalam delapan bulan, pembangunan fisik juga baru 13,93% dari target semula 48,5%.
Cuma, Bambang buru-buru menyatakan, minimnya jumlah tenaga kerja yang terlibat karena instansi penerima stimulus belum menyerahkan data secara lengkap. Ia pun memastikan, proyek infrastruktur akan memakai sistem padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.
Pemerintah juga tetap yakin, penyerapan stimulus infrastruktur bakal sesuai target. Termasuk tenaga kerja yang terlibat di dalamnya. Bahkan, Bambang meramalkan, realisasi dana stimulus infrastruktur akan melonjak pada kuartal keempat 2009.
Sejumlah kendala teknis memang disinyalir jadi penyebab seretnya penyerapan dana stimulus ini. Tapi, "Sebagian besar proyek sudah terkontrak sehingga tinggal realisasi. Namun dua instansi masih menunggu peraturan presiden," dalih Bambang.
Dua instansi yang butuh perpres untuk merealisasikan stimulusnya adalah Kementerian BUMN dengan alokasi anggaran Rp 500 miliar dan Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp 365 miliar. BUMN memakai duit itu sebagai penyertaan modal pemerintah di PT Askrindo dan PT Jamkrindo. Sedangkan BUN memakai dana itu untuk fasilitas subsidi bunga penyediaan air bersih.
Wakil Ketua Bidang Pajak, Fiskal dan Moneter Kamar dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hariyadi B. Sukamdani menyayangkan kecilnya penyerapan stimulus infrastruktur. Kata dia, keterlambatan itu terjadi karena berbagai persoalan administrasi dan keterlambatan pembuatan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
