Reporter: Siti Masitoh | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan menyiapkan lima langkah untuk meringankan beban pelaku usaha, atas kebijakan tarif resiprokal yang diberikan Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia sebesar 32%.
Lima langkah tersebut diantaranya, pertama, melalui perbaikan sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan. Perbaikan ini meliputi pemeriksaan pajak, restitusi pajak, perijinan dan pengawasan ekspor dan impor serta lainnya. Menurutnya perbaikan sistem ini akan mengurangi tarif equivalen hingga 2%.
“Jadi kalau tadi dunia usaha akan kena 32% ini bisa dengan berbagai reform 2% lebih rendah,” tutur Sri Mulyani dalam agenda Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4).
Kedua, kebijakan perpajakan dengan instrumen tarif PPh impor. Pihaknya akan melakukan penyesuaian untuk produk tertentu seperti elektronik, seluler dan laptop, dengan mengurangi beban tarif 2,5% ke 0,5%. Ini berarti mengurangi lagi 2% beban tarif.
Baca Juga: Bahas Tarif Trump, Menko Airlangga Hartarto Adakan Pertemuan dengan Dubes AS
Ketiga, penyesuaian tarif bea masuk produk impor semua produk AS Most Favored Nation (MFN) atau paling diuntungkan. Misalnya produk besi baja, alat kesehatan, produk pertambangan, produk turunan besi baja. Dengan adanya penyesuaian tarif ini maka akan mengurangi beban sebanyak 5%, yang tadinya dikenakan 10%.
Keempat, penyesuaian tarif bea keluar Crude Palm Oil (CPO), akan dikurangi sebesar 5%, dari tarif bervariasi sebesar 0-25%.
Kelima, pemerintah juga tengah mempercepat proses penerbitan kebijakan trade remedies seperti bea masuk anti dumping (BMAD), imbalan, dan safeguard menjadi dipercepat dari 30 hari ke 15 hari.
Dari keseluruhan relaksasi tersebut, artinya kebijakan pemerintah ini akan mengurangi beban pengusaha sebesar 14%.
“Itu akan kita lakukan bersama dengan K/L yang lain. Jadi kami akan terus melakukan reform terutama di bidang pajak Bea dan Cukai dan prosedur supaya ini betul-betul mengurangi beban sesuai dengan penekanan Bapak Presiden. Ini juga waktu yang tepat untuk diregulasi dan reform yang lebih ambisius,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan, sederet kebijakan tersebut disiapkan untuk menjadi bahan negosiasi dengan AS.
Baca Juga: Ekonomi Indonesia Diproyeksi Turun Imbas Kebijakan Tarif Trump, Begini Perhitungannya
Meski demikian, kebijakan tersebut akan diterapkan apabila mendapat hasil kesepakatan yang sesuai dengan AS.
“Trump menerapkan tarif resiprokal ke kita itu menu-menu yang kita siapkan untuk tim negosiasi bawa ke sana. Jadi (setidaknya) mereka sudah tahu bahwa kita siap bicara dengan mereka. Tetapi tadi juga lihat kita siap untuk deregulasi,” kata Febrio.
Meski demikian, tanpa adanya kebijakan tarif Trump, sebenarnya pemerintah sudah siap melakukan diregulasi. Misalnya terkait poin pertama, yakni kebijakan administrasi perpajakan dan kepabeanan yang dicanangkan akan tetap dilaksanakan.
“kKalau diregulasi kan sebetulnya bukan hanya terkait Trump, tapi memang kita butuh untuk memperbaiki dan mempercepat birokrasi harus dirapikan dirampingkan itu yang kita lakukan,” jelasnya.
Sementara itu, rencana empat lainnya, akan ditentukan setelah proses negosiasi dengan AS selesai. sebab, kata Febrio, bila berkaca pada upaya yang dilakukan Vietnam, yakni merespon tarif AS dengan menawarkan tarif bea masuk 0%, tak lantas langsung direspon oleh pemerintahan AS.
"Menu yang kita tampilkan bea masuk dan bea keluar, seperti Vietnam tawarkan bea masuk 0% itu kan belum langsung serta merta buat AS, oh iya kita siap turunkan tarif anda, kan enggak juga. Ini bagian dari menu yang ditawarkan saja,” jelas Febrio.
Baca Juga: Terdampak Tarif Trump, Pertumbuhan Ekonomi RI Berisiko Terdampak Perlambatan Global
Selanjutnya: Terdampak Tarif Trump, Pertumbuhan Ekonomi RI Berisiko Terdampak Perlambatan Global
Menarik Dibaca: Waspada Hujan Petir di Jogja, Intip Ramalan Cuaca Besok di Wilayah DIY
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
