Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati sebut salah satu tantangan pemerintah daerah adalah ketergantungan dengan keuangan pemerintah pusat.
Bank Indonesia berkolaborasi dengan Kemenko Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2024. Dalam Rakornas P2DD tersebut Sri Mulyani mengatakan hingga saat ini ketergantungan pemda khususnya dalam hal keuangan pada pemerintah pusat masih menjadi salah satu tantangan.
“Sehingga transfer TKDD itu merupakan bagian yang sangat dominan dan pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah masih sangat terbatas,” jelas Sri Mulyani dalam Rakornas P2DD, Senin (23/9).
Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Cara Indonesia Keluar dari Jebakan Negara Berpendapatan Menengah
Sri Mulyani mengungkapkan dengan Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) akan memperkuat pemerintah daerah agar memiliki local taxing power atau perpajakan daerah yang dapat ditingkatkan. Ini selaras dengan harapan seluruh daerah Indonesia semakin baik dari sisi kemajuan dan kesejahteraan.
“Local taxing power ini dilakukan dengan terus mengidentifikasi potensi pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi daerah, namun pada saat yang sama pemerintah daerah juga tetap menjaga iklim investasi," ujarnya.
Saat ini Sri Mulyani mencatat local taxing power masih berada pada level 1,3%. Ia berharap rasio dari pajak daerah ini bisa mencapai 300%.
“Harapannya kenaikan ini tidak mengurangi gairah investasi di masing-masing daerah, tapi lebih menciptakan tata kelola pemerintah daerah yang kuat,” ungkapnya.
Baca Juga: Sri Mulyani Luncurkan Buku Biografi: No Limits Reformasi Dari Hati
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
