Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan kepastian perpajakan penting bagi dunia usaha. Makanya pemerintah melakukan reformasi pajak dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
“Kepastian perpajakan merupakan suatu hal yang penting bagi dunia dan kita betul-betul menciptakan kepastian dalam rezim ini. Sehingga betul-betul menciptakan playing field yang makin pasti dan baik bagi dunia usaha,” kata Menkeu dalam Seminar Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja Bidang Perpajakan, Kamis (19/11).
Dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja, otoritas fiskal telah memperbarui beberapa ketentuan dalam UU sebelumnya antara lain ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak penghasilan (PPh), dan pajak pertambahan nilai (PPN).
Dari sisi KUP, ada beberapa ketentuan yang diatur ulang antara lain soal sanksi administrasi, penerbitan SKPKB/SKPKP, penerapan satu jenis sanksi administrasi, daluarsa SKP, daluarsa SPT dan terkait penerbitannya, serta pidana pajak yang telah diputus.
Baca Juga: Faktur pajak dibuat sederhana, Sri Mulyani berharap bisa permudah pembayaran pajak
Sementara reformasi dalam PPh yakni, status subjek pajak orang pribadi (SPOP) warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA), penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri, penyesuaian tarif PPh Pasal 26 atas bunga, serta non-objek PPh yang terdiri dari koperasi dan dana haji.
Kemudian reformasi dalam PPN antara lain mengatur konsinyuasi bukan termasuk penyerahan barang kena pajak (BKP), imbreng tidak terutang PPN, penyerahan batubara termasuk penyerahan BKP, relaksasi hal pengkreditan pajak masukan, serta pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam faktur pajak.
Sri Mulyani menyampaikan latar belakang klaster kemudahan berusaha di bidang perpajakan bertujuan supaya memperkuat perekonomian Indonesia, dan mendorong investasi di tengah kondisi perlambatan ekonomi dunia. Dus, dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya.
Baca Juga: Sri Mulyani sebut reformasi aturan PPh bisa tingkatkan capital inflow
“Sehingga orang tidak kemana-mana menanamkan modalnya. Di Indonesia anda dijamin untuk lebih produktif dan berikan dampak positif ini yang dalam UU Cipta Kerja jauh lebih detil,” ujar Sri Mulyani.
Setali tiga uang, Menkeu menyampaikan dengan adanya klaster perpajakan dalam beleid sapu jagad untuk investasi itu, penanaman modal dapat menggeliat di kemudian hari.
Hal ini diperlukan karena, bukan hanya Indonesia yang melakukan reformasi untuk menarik investasi. Melainkan juga hampir seluruh negara di dunia.
Sri Mulyani berharap dengan adanya reformasi perpajakan, biaya modal investor semakin efisien. Namun juga menciptakan nilai tambah yang tinggi, sering dengan reformasi struktural lainnya dalam UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Sri Mulyani cegah upaya penghindaran pajak dengan UU Cipta Kerja
Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama mengatakan pihaknya kini tengah bergegas menyelesaikan aturan turunan dari klaster perpajakan UU Cipta Kerja.
Baik dalam penyusunan peraturan pemerintah (PP) maupun revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang bersangkutan. “Secepatnya, ini sedang dibahas terus. Paling lambat akhir Desember sudah terbit semua,” kata Yoga kepada Kontan.co.id, Kamis (19/11).
Selanjutnya: Menkeu Sri Mulyani: Penerimaan pajak 2020 berisiko tidak mencapai target
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
