Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Prinsip adil dan terjangkau begitu penting dalam transisi energi. Hal itu juga yang kini tengah diterapkan Indonesia dalam rancangan mekanisme transisi energi terkait pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan kedua prinsip tersebut selalu ditemukan setiap kali ada pembahasan. Dia berpendapat jika hanya melakukan retorika saja, tetapi tidak mempersiapkan diri tentang prinsip adil dan terjangkau pada akhirnya tidak akan membuat kemajuan apa pun.
Oleh karena itu, Indonesia mencoba untuk menerapkannya dalam rancangan pemensiunan dini 3 PLTU batubara. Sri Mulyani menyebut langkah itu sebagai bentuk konkret Indonesia untuk mengurangi emisi karbon.
Adapun langkah awalnya, yakni melakukan pengurangan kontrak secara bertahap terhadap Individual Power Plant (IPP). Dia menerangkan seharusnya PLTU batu bara sesuai kontrak beroperasi selama 30 tahun, kemudian diperpendek.
"Kalau mau mengurangi emisi CO2, harus potong setengahnya menjadi 15 tahun," ucap dia dalam Munich Security Conference 2023, Jumat (17/2).
Sri Mulyani mengaku permasalahan kemudian timbul dari pengurangan kontrak tersebut, khususnya tentang kompensasi yang diminta perusahaan.
Dia menyebut dari yang awalnya sudah membayar untuk kontrak 30 tahun, tentu pemerintah juga harus membayar kompensasi atas pengurangan kontrak tersebut menjadi 15 tahun.
Menurutnya, jika pemerintah tidak memiliki posisi fiskal yang sehat, kemungkinan tidak mampu untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Untuk menjawab permasalahan itu, pada Presidensi G-20 tahun lalu, Indonesia meluncurkan mekanisme transisi energi. Sri Mulyani menyebutkan, Presiden Jokowi pada saat itu mengumumkan bahwa Indonesia akan memensiunkan 5 Giga Watt (GW) batu bara.
"Itu contohnya sehingga kami memilih tiga atau empat proyek, 600 Mega Watt (MW)," ujarnya.
Menkeu menyebut berdasarkan terobosan Indonesia, sekarang banyak negara, termasuk Jerman, Amerika Serikat, hingga Jepang, yang tertarik sehingga diumumkan perjanjian kemitraan transisi energi sebesar US$ 20 miliar.
"Sebab, sekarang kamu benar-benar melakukannya. Langkah yang konkret," kata dia.
Sri Mulyani menerangkan dana kemitraan tersebut akan dialokasikan bagi Indonesia untuk mendukung mekanisme transisi energi yang adil dan terjangkau.
Baca Juga: Sri Mulyani: Investor Jerman Apresiasi Kesuksesan Indonesia Atasi Pandemi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
