kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.774   -14,00   -0,09%
  • IDX 7.460   -19,91   -0,27%
  • KOMPAS100 1.153   -1,43   -0,12%
  • LQ45 914   0,41   0,05%
  • ISSI 225   -1,12   -0,49%
  • IDX30 472   0,95   0,20%
  • IDXHIDIV20 569   1,36   0,24%
  • IDX80 132   0,02   0,01%
  • IDXV30 140   0,92   0,66%
  • IDXQ30 157   0,24   0,16%

Sri Mulyani Pasang Defisit APBN 2025 di Rentang 2,45%-2,82%


Senin, 20 Mei 2024 / 12:53 WIB
Sri Mulyani Pasang Defisit APBN 2025 di Rentang 2,45%-2,82%
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan dokumen pemerintah terkait kebijakan fisikal kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kanan) dan Rachmad Gobel (tengah) saat rapat paripurna ke-17 masa persidangan V tahun sidang 2023-2024 di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/5/2024).


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah memasang target defisit fiskal dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 pada kisaran 2,45% hingga 2,82% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Kisaran defisit tersebut lebih besar ketimbang defisit APBN 2024 yang diperkirakan sebesar 2,29% PDB.

"Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45% hingga 2,82% PDB," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senin (20/5).

Sementara itu, upaya untuk menutup defisit dilakukan dengan mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent dan sustainable. Sri Mulyani menyebut, cara yang ditempuh antara lain dengan mengendalikan rasio utang dalam batas manageable di kisaran 37,98% hingga 38,71% PDB.

Baca Juga: Sri Mulyani Serahkan Kenaikan Tarif PPN 12% ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Kemudian, mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Special Mission Vehicle (SMV), dan Sovereign Wealth Fund (SWF). 

Pemerintah juga akan memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk antispasi ketidakpastian. Tidak hanya itu, peningkatan akses pembiayaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBD) dan UMKM juga dilakukan serta mendorong skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang sustainable.

Adapun belanja negara pada tahun depan ditetapkan berada pada kisaran 14,59% hingga 15,18% PDB. Sedangkan pendapatan negara diperkirakan berada pada kisaran 12,14% hingga 12,36% dari PDB.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×