Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, dampak fenomena El Nino bisa mengerek inflasi. Untuk itu, saat ini pemerintah tengah melakukan antisipasi untuk mencegah berbagai risiko dari fenomena El Nino.
“Kita antisipasi adanya El Nino, kekeringan dan juga berbagai kemungkinan risiko, sehingga kita minta daerah tetap waspada terhadap inflasi terutama berasal dari berasal non moneter dan non core inflation yang ada di dalam daerah yang harus bersama sama dikerjakan,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers, Selasa (1/8).
El Nino ini dapat memengaruhi produktivitas pertanian karena curah hujan mulai berkurang yang menyebabkan pertanian mengalami kekeringan. Bahkan kekeringan ini juga berpotensi memakan jiwa.
Baca Juga: Kemenko Perekonomian: Pergerakan Harga Pangan Saat Ini Masih Dipengaruhi El Nino
Untuk mencegah risiko inflasi ini, Kementerian Keuangan memberikan insentif fiskal pengendalian inflasi kepada daerah dengan total Rp 1 triliun yang diberikan dalam tiga periode. Pada periode pertama sudah diberikan sebesar Rp 330 miliar bagi daerah yang sukses mengendalikan inflasi.
Adapun fenomena El Nino juga menjadi perhatian penting Presiden Joko Widodo. Dia bahkan meminta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk menggenjot produksi pertanian dalam rangka mengantisipasi kemarau panjang dampak El Nino.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, hal ini mesti dilakukan agar pemerintah punya cadangan stok pangan yang mencukupi ketika dampak El Nino mulai terasa.
"Yang jelas Pak Mentan diminta untuk menggenjot produksi, jadi mumpung masih ada hujan, kemudian boleh tanam, sehingga 110 hari kemudian kita masih punya beras," kata Arief seusai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7).
Baca Juga: Inflasi Bulanan Pada Juli 2023 Diperkirakan Naik
Arief mengungkapkan, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso juga ditugaskan untuk menyerap beras produksi petani.
"Kemudian, backup-nya yang dua juta ton sudah diputuskan untuk direct import itu baru terealisasi 500.000 ton," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
