Reporter: Risky Widia Puspitasari | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Berbicara soal RPP Pengupahan memang tak ada habisnya, pandangan pemerintah dan buruh soal peraturan ini seringkali tak sama. Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN), Djoko Haryono mengatakan bahwa pemerintah seperti selalu mendengarkan omongan dari pengusaha.
"Pemerintah selalu mendengarkan kadin, seakan-akan upah ini malapetaka tiap tahun," kata Djoko, Senin (9/6).
Saat diadakan diskusi, pemerintah cenderung menilai bahwa buruh menuntut upah tinggi dan upah minimum provinsi (UMP) selalu membebani pengusaha. "Padahal bukan seperti itu, buruh tidak menuntut upah tinggi tapi hanya menuntut upah layak hasil survei," jelas Djoko.
Djoko menambahkan jika pemerintah mau membuat peraturan harus ada dasar pertimbangannya, misalnya melalui survei. Soal UMP dan KHL yang dituntut buruh itu sudah berdasar hasil survei.
Begitu pun soal penetapan periodesasi penetapan UMP selama dua tahun, bagi Djoko bukan itu persoalannya.
"Kalau inflasi tetap tinggi apa tega kalau itu ditetapkan dua tahun, nantinya kenaikan upah juga akan tinggi, sama saja," ujar Djoko.
Djoko menjelaskan bahwa buruh tak pernah diajak berbicara secara rasional oleh pemerintah. Jika sampai ada peraturan pemerintah (PP) yang disahkan tanpa persetujuan dari buruh, siap-siap saja akan ada demonstrasi menolak hal tersebut.
Pemerintah saat ini sedang membuat RPP Pengupahan, salah satunya berisi soal periodesasi penetapan upah minimum yang awalnya setahun sekali menjadi dua tahun sekali. Menyesuaikan dengan harga kebutuhhan hidup saat itu, prestasi kerja karyawan dan kemampuan perusahaan. Pertimbangannya adalah setiap tahun harga barang mengalami inflasi sehingga dibutuhkan penyesuaian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
