Reporter: Teddy Gumilar | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Utusan Khusus PBB untuk Perubahan Iklim yang juga investor global George Soros, melihat kesiapan Indonesia melaksanakan Letter of Intent (LoI) antara Indonesia-Norwegia untuk bekerjasama mengurangi emisi gas rumah kaca.
Soros yang banyak disebut sebagai orang di balik krisis ekonomi Indonesia tahun 1997-1998 itu, datang menemui Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di kantor Kemhut, Kamis (22/7). Menhut sendiri membantah jika hal itu merupakan bentuk intervensi Soros. “Soros dalam kapasitasnya sebagai Utusan Khusus PBB Bidang Perubahan Iklim,” bantahnya.
Menurut Menhut, meski LoI merupakan perjanjian bilateral dan tidak ada hubungannya dengan negara lain, namun sebagai perwakilan PBB, Soros ingin mendapat informasi yang lengkap tentang upaya Indonesia dalam upaya menurunkan emisi. “Kami mendiskusikan bagaimana paska LoI dan tindak lanjutnya,” kata Zulkifli
Zulkifli bilang, dalam pertemuan itu Soros bertanya soal tindak lanjut pemerintah paska penandatanganan LoI. Salah satu pertanyaan yang diajukan Soros dalam pertemuan itu, Menhut bilang adalah soal suspensi izin. Ia bertanya apakah pemerintah Indonesia memanfaatkan hal itu dengan mengeluarkan izin sebanyak-banyaknya sebelum 2011.
Atas pertanyaan itu, Menhut menyampaikan, meskipun suspensi izin baru berlaku 2011, kenyataannya pihaknya sudah menghentikan pemberian izin di lahan gambut dan hutan alam sejak November 2009. “Kami sudah stop izin. Kalau ada mungkin ada izin yang saya berikan di hutan alam dan lahan gambut, itu karena saya belum paham karena baru jadi menteri. Tapi setelah saya paham tidak lagi,” elaknya.
Zulkifli juga menyampaikan kepada Soros agar negara-negara maju tidak hanya mengajukan komplain terhadap kerusakan hutan di Indonesia, tetapi juga melakukan tindakan nyata untuk membantu Indonesia menurunkan emisi. “Saya bilang jangan kita cuma jadi satpam hutan, sementara negara maju yang menghasilkan banyak emisi bisanya cuma marah-marah,” katanya.
Selanjutnya Menhut bilang, Soros dalam waktu akan mengecek langsung ke lapangan 4 dari 5 provinsi yang akan dijadikan calon pilot project LoI, yaitu Papua, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Aceh. Satu provinsi lagi yang menjadi calon pilot project adalah Riau.
Dalam kesempatan itu, Menhut juga mengungkapkan sinyal Soros membawa kepentingan bisnis untuk berinvestasi di sektor kehutanan. “Memang itu tidak dinyatakan secara terbuka, tapi kayaknya dia mau usaha di sini karena dia tanya banyak soal prosedur permohonan izin HPH,” kata Zulkifli.
Dalam pertemuan itu, Menhut didampingi Dirjen Bina Produksi Kehutanan Hadi Daryanto. Sementara Soros diiringi Direktur McKinsey & Company Jeremy Oppenheim, Executive Director Climare Policy Initiative Tom Heller, dan Direktur Open Sociated Foundation Zohra Dawood. Sayang Soros tak bersedia diwawancara usai pertemuan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
