Reporter: Noverius Laoli | Editor: Mesti Sinaga
JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencari solusi dari dampak larangan ekspor bibit lobster dan kepiting.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto mengatakan. terkait Peraturan Menteri Kementerian Perikanan Nomor 1 tahun 2015 tentang penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan, KKP telah menyiapkan solusi.
Sebagai solusi, KKP menawarkan pengembangan budidaya sistem silvofishery untuk mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya yang berkelanjutan. Menurut Slamet, budidaya kepiting dan rajungan dengan sistem silvofishery akan meningkatkan produktivitas lahan dan juga mendukung keberlanjutan usaha.
Untuk rajungan, terang Slamet, Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar telah berhasil memijahkan dan mengembangkan usaha budidaya. "Jadi tinggal pengembangan usaha pembenihan melalui backyard-backyard,"ujar Slamet, Senin (23/5).
Slamet memaparkan, penebaran benih harus memperhatikan daya dukung lahan dan dalam membuka lahan baru sehingga tidak merusak lingkungan. Dengan sistem budidaya polikultur, selain akan memutus rantai penyakit juga akan memberikan hasil yang optimal, seperti budidaya udang windu dengan rumput laut, atau udang dengan bandeng.
Saat ini, imbuh Slamet, para perekayasa dan peneliti di KKP dituntut memecahkan permasalahan dalam pengembangan budidaya lobster.
Slamet mengklaim, Permen KP No 1 Tahun 2015, dapat mendorong pengembangan usaha budidaya lobster. Di samping itu, para penangkap benih lobster juga diarahkan mengembangkan budidaya rumput laut dan ikan laut, untuk menggantikan kegiatan penangkapan benih lobster yang sudah dilarang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
