Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) buka suara terkait program Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan rencana pembangunan Ambon New Port.
Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap, Kemenko Marves Ikram Malan Sangadji menjelaskan, program Lumbung Ikan Nasional belum berjalan karena sistem pengolahan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 715, WPP 716 dan WPP 718 belum optimal.
Ikram mengatakan, sistem pengolahan yang berbasis WPP akan optimal apabila dilakukan penguatan pelabuhan perikanan yang sudah ada. Kemudian, lumbung ikan nasional akan berjalan jika hasil tangkapan ikan diproses industri di wilayah Maluku. Proses yang dilakukan industri tersebut yang membuat proses hilirisasinya berjalan.
Komponen lain yang dibutuhkan adalah pelabuhan bertaraf internasional dan fish market yang terintegrasi.
Baca Juga: Amankan Stok Pangan Selama Ramadan & Lebaran, Dua Putra Perkasa Siapkan Cold Storage
"Maluku sebagai lumbung ikan nasional yang berbasis industri perikanan di WPP 715, 716, 718 ngga jalan juga karena pemerintah tidak memperkuat basis WPP," ujar Ikram saat ditemui di Jakarta Selatan, Senin (20/2).
Lebih lanjut Ikram mengatakan, pembangunan pelabuhan Ambon New Port untuk mendukung Lumbung Ikan Nasional juga belum berjalan. Hal ini karena adanya kendala lokasi pembangunan dan adanya patahan di lokasi pembangunan yang dinilai dapat berpotensi terjadinya gempa.
Ikram juga menyebut belum ada realisasi investasi dari investor yang ingin berinvestasi mendukung program Lumbung Ikan Nasional. Meski menurut dia sudah ada sejumlah investor yang menyampaikan minatnya. Hal itu karena belum adanya penguatan kebijakan pengolahan ekosistem WPP di Lumbung Ikan Nasional.
"Saya kira sudah jalan, lumbung ikan nasional udah jalan, tapi skalanya tidak segede yang kita bayangkan, ada pelabuhan bertaraf internasional, terintegrasi dengan fish market itu belum bisa kita jalankan," ungkap Ikram.
Dihubungi secara terpisah, Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Muryadi mengatakan, KKP sedang mempersiapkan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zonasi.
Dia menyebut, Maluku termasuk dalam zonasi yg akan dikembangkan pelabuhan perikanannya di Ambon dan Tual. Sehingga kapal-kapal ikan yang menangkap di sekitar kawasan tersebut hanya boleh berlabuh dan mendaratkan ikannya di pelabuhan terdekat yang ditentukan KKP.
"Diharapkan di daerah Maluku dan lainnya akan tumbuh ekonominya. Bukan lagi Jawa sentris seperti sebelumnya," ucap Wahyu.
Baca Juga: KKP Undang Investor Berinvestasi di Kawasan Teluk Cedrawasih, Papua
Sebagai informasi, Ambon New Port rencananya akan dijadikan sebagai pelabuhan hub yang melayani kegiatan ekspor barang langsung dari Indonesia Timur ke luar negeri.
Sebelumnya, Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Muryadi mengatakan, Kementerian Perhubungan akan menjadi lead sector yang menyiapkan pembangunan Ambon Port sebagai pelabuhan yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perikanan.
Sedangkan fish market sendiri saat ini sedang dirancang oleh pemerintah provinsi dan menunggu investor.
"Kalau Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan revitalisasi pelabuhan pangkalan yang sudah tersedia di Benjina, Tual, Saumlaki dan sebagainya," ucap Wahyu kepada Kontan.co.id, Minggu (25/9/2022).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
