/2025/09/17/1102033309.jpg "Soal Kabar PHK Massal di Krakatau Osaka Steel, Begini Tanggapan Kemnaker")
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengaku belum menerima laporan resmi terkait dugaan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Krakatau Osaka Steel (KOS), Cilegon.
Meski isu PHK massal mulai mencuat, pemerintah menyebut hingga kini belum ada pengaduan formal yang masuk ke kementerian.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pihaknya baru mengetahui kabar tersebut dari pemberitaan dan informasi yang beredar di publik. Namun, kasus tersebut belum tercatat dalam laporan resmi Kemnaker.
"Sementara ini belum ada laporan," kata Afriansyah dijumpai di Kantor Plaza BP Jamsostek, Jumat (8/5/2026).
Menurut Afriansyah, Kemnaker akan segera menindaklanjuti jika terdapat laporan resmi terkait dugaan PHK di perusahaan produsen baja tersebut. Pemerintah, kata dia, tetap memantau perkembangan kondisi ketenagakerjaan nasional, terutama di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung.
Di sisi lain, Kemnaker mencatat jumlah PHK sepanjang kuartal I 2026 mencapai sekitar 10.000 pekerja. Sektor padat karya masih menjadi penyumbang terbesar kasus PHK pada awal tahun ini.
Baca Juga: Kenaikan Biaya Logistik Dikhawatirkan Tekan Bisnis UMKM, Insentif Ongkir Diperlukan
Afriansyah menjelaskan, industri padat karya menghadapi tekanan berat akibat dinamika ekonomi global yang memengaruhi keberlangsungan usaha di berbagai sektor. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya efisiensi perusahaan hingga pengurangan tenaga kerja.
Menurutnya, gejolak global seperti konflik geopolitik dan tekanan globalisasi menjadi tantangan utama bagi dunia usaha nasional. Situasi ini dinilai memengaruhi stabilitas industri, termasuk sektor manufaktur dan baja.
Meski demikian, pemerintah mengklaim terus melakukan langkah mitigasi guna menekan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian nasional dan pasar tenaga kerja.
"Karena ini kan memang banyak perang, kemudian juga ada masalah soal globalisasi yang luar biasa ya. Untungnya industri kita tetap tenang di bawah pemerintahan Bapak Presiden," ungkapnya.
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut jumlah pekerja yang terdampak PHK di PT Krakatau Osaka Steel hampir mencapai 200 orang.
Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan angka tersebut berasal dari laporan yang masuk ke Posko Oranye milik KSPI dan Partai Buruh terkait PHK di perusahaan patungan antara Osaka Steel Co Ltd dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk itu.
Baca Juga: Subsidi Energi Bocor Capai Rp 118,7 Triliun, Disebut Tak Tepat Sasaran
"Ada 161 orang yang di-PHK, tetapi sudah bertambah, sudah mendekati angka 200 orang,” kata Said di sela-sela unjuk rasa di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2026).
Menurut Said, penurunan permintaan baja domestik menjadi salah satu penyebab utama PHK di PT Krakatau Osaka Steel. Ia menilai melambatnya sejumlah proyek strategis nasional, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan proyek jalan tol akibat efisiensi anggaran, turut menekan permintaan produk baja.
Selain itu, perusahaan disebut menghadapi tekanan dari membanjirnya impor baja murah asal China yang membuat produk baja lokal kesulitan bersaing di pasar domestik.
Dengan kondisi tersebut, perusahaan diduga melakukan rasionalisasi operasional yang berujung pada penutupan aktivitas usaha.
"Karena produk-produk PT KOS tidak bisa bersaing harganya dengan barang-barang baja impor dari China, sehingga mereka tidak bisa juga bersaing, itu betul,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
