Reporter: Teodosius Domina | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2016 naik satu poin. Posisi urutannya dibandingkan negara-negara lain, turun 2 peringkat.
Indonesia mendapatkan poin 37, dan menempati urutan 90 dari 176 negara yang diukur. Dibanding negara ASEAN lainnya, peringkat Indonesia masih berada di bawah Singapura, Brunei dan Malaysia.
Poin atau skor CPI terentang dari 0-100. Skor 0 artinya negara dipersepsikan sangat korup, sedangkan poin 100 artinya bersih sama sekali dari korupsi.
"Kenaikan Corruption Perception Index (CPI) Indonesia hanya mampu menyalip Thailand (35 poin) yang selalu berada di atas Indonesia sejak 5 tahun terakhir," kata Lia Toriana, Deputi Sekretaris Jenderal, Transparency International Indonesia.
Peningkatan poin ini dipandang masih sangat lambat. Pasalnya negara tetangga, Timor Leste, kenaikannya bisa 7 poin.
Pemberantasan korupsi terbatas
Salah satu penyebab lambannya peningkatan poin ini lantaran penindakan korupsi didominasi sektor birokrasi saja.
Natalia Soebagjo, Chair of Executive Board, Transparency International Indonesia menambahkan penindakan di sektor korporasi dirasa akan mempercepat peningkatan indeks persepsi korupsi. Sementara mencuatnya isu Panama Papers beberapa waktu lalu juga meningkatkan kesadaran publik atas penyalahgunaan perusahaan cangkang untuk menyamarkan korupsi, pencucian uang, dan kejahatan lintas negara.
Panama Papers meningkatkan tuntutan publik agar perusahaan serius mengimplementasikan program antikorupsi, transparan dalam kepemilikan dan struktur perusahaan, dan transparan dalam pelaporan keuangan perusahaan khususnya dalam kaitan transaksi lintas negara.
"Ketiga tuntutan itu harus dimasukkan dalam agenda pemberantasan korupsi nasional agar skor CPI bisa meningkat tajam," tutur Natalia.
Sedangkan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyoroti kasus yang belakangan menerpa mantan direktur utama salah satu BUMN, Emirsyah Satar. Pengadaan barang dan jasa perusahaan BUMN yang dikuasi swasta lewat korupsi dirasa sangat merugikan negara.
"Ini korupsi paling bahaya karena bisa dilakukan di semua lintas pihak. Kalau orang pemerintahan dikuasai oleh swasta maka ini akan habis," tuturnya.
Mantan aktivis ICW ini bahkan menyebut salah satu BUMN agar ikut diawasi. "Coba bantu PLN bgaimana mereka benahi sistem pengadaan mereka utk hindari intervensi pengadaan," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
