Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Edy Can
JAKARTA. Dana pemerintah yang terparkir di Bank Indonesia (BI) mulai mengusik Komite Ekonomi Nasional (KEN). Menurut KEN, dana pemerintah itu memperlambat pertumbuhan perekonomian Indonesia.
Hitungan KEN, setiap Rp 100 triliun dana pemerintah yang tersimpan di BI membuat Indonesia kehilangan potensi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,7%. "Kalau makin besar dana pemerintah di BI, artinya banyak program yang tak jalan," kata Ketua KEN Chairul Tanjung yang juga pemilik CT Corporation, induk dari Bank Mega.
Dari catatan BI, uang pemerintah di BI per Oktober lalu sudah mencapai, yakni Rp 243 triliun. Dengan jumlah sebesar itu, kata KEN, ada potensi penurunan ekonomi sekitar 1,4% dari semestinya.
Ada beberapa hal yang harus diwaspadai akibat simpanan pemerintah yang kian membesar itu. Saat ini, BI memberikan bunga sekitar 60% dari BI rate untuk uang pemerintah yang disimpan di bank sentral. Dengan skema seperti ini, BI dan pemerintah sama-sama diuntungkan. Di satu sisi pemerintah mendapatkan penghasilan tambahan dari bunga yang dibayarkan BI. Sisi lain, BI juga dapat melakukan penghematan operasi pasar terbuka.
Namun, KEN melihat hal itu bukanlah kebijakan yang tepat karena akan mengorbankan perekonomian Indonesia. "Kebijakan yang tidak sengaja dilakukan pemerintah ini akan mengurangi likuiditas di sistem finansial kita, sehingga wajar jika suku bunga pinjaman tidak turun," tutur Chairul.
Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengakui, penyerapan anggaran pemerintah memang lambat sehingga terjadi inefisiensi. Itu pula yang membuat dana pemerintah yang tersimpan di BI membesar. Namun Hatta menyatakan, simpanan pemerintah di BI sebesar Rp 243 triliun tersebut tidak berarti menganggur alias tidak terbelanjakan.
Ekonom Danareksa Institute Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyerap belanja dan menghabiskan anggaran yang sudah ditetapkan, bukan malah menumpuknya di BI. Dia berharap, tahun depan pemerintah tidak mengulangi kebiasaan menumpuk anggaran di bank sentral ini.
Purbaya mengatakan, sistem insentif yang dilakukan pemerintah dan BI terhadap dana pemerintah tersebut selama ini salah. Akibatnya, secara tidak langsung bisa memperlambat pertumbuhan perekonomian Indonesia. "Secara tidak sengaja pemerintah dan BI merancang sistem yang berdampak negatif buat perekonomian kita," imbuh Purbaya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
