Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hari ini, Selasa (14/7), menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2021.
"Seluruh laporan dari panitia kerja (Panja) Banggar DPR RI telah disampaikan dan disepakati sebagai hasil pembahasan Banggar dengan pemerintah dalam rangka pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2021," ujar Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said dalam Rapat Paripurna, Selasa (14/7).
Baca Juga: ICP Juni terdongkrak ke US$ 36,68 imbas pemangkasan produksi OPEC+
Hasil ini, kemudian menjadi bahan dasar bagi pemerintah dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2021 beserta nota keuangannya.
Dari laporan tersebut, kisaran indikator ekonomi makro yang disepakati adalah, untuk pertumbuhan ekonomi berkisar diantara 4,5%-5,5%.
Untuk laju inflasi disepakati 2%-4%, nilai tukar rupiah berkisar antara Rp 13.700 sampai Rp 14.900 per dolar Amerika Serikat (dolar AS), tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,29%-8,29%, harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$ 42-US$ 45 per barel.
Kemudian, lifting minyak bumi sebesar 690.000 barel-710.000 barel per hari, serta lifting gas bumi sebesar 990.000 sampai 1,01 juta barel setara minyak per hari.
Dengan proyeksi tersebut, ada sembilan kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah.
Pertama, melanjutkan penanganan di bidang kesehatan terutama penanganan pandemi.
Kedua, akselerasi pemulihan ekonomi nasional dan penguatan reformasi di bidang bantuan sosial (bansos), kesehatan, pendidikan, belanja negara, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), dan ketahanan bencana dengan memprioritaskan percepatan pemulihan industri manufaktur, pariwisata dan investasi, serta pemanfaatan teknologi informasi.
Ketiga, memberikan stimulus ekonomi yang berkeadilan, tepat sasaran, dan produktif dengan fokus pada sektor informal, UMKM, petani, nelayan, sektor korporasi, dan BUMN yang memiliki peran strategis bagi masyarakat.
Baca Juga: Defisit APBN melebar, rasio utang diramal membengkak jadi 38,1% dari PDB di 2021
Keempat, menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kelima, meningkatkan efektivitas perlindungan sosial. Keenam, memperkuat kebijakan dalam pengendalian impor khususnya pangan.
Ketujuh, meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan NIlai Tukar Nelayan (NTN). Kedelapan, memperkuat sinergi kebijakan sektor fiskal dalam meningkatkan produktivitas sektoral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat industri nasional.
Kesembilan, pengendalian defisit dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan menjaga ruang fiskal bagi keberlanjutan APBN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
