kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Sidang kabinet, SBY singgung film kontroversi


Selasa, 18 September 2012 / 15:02 WIB
Sidang kabinet, SBY singgung film kontroversi
ILUSTRASI. Area pertambangan batubara milik PT Adaro Indonesia, anak usaha PT Adaro Energy Tbk (ADRO)


Reporter: Yudho Winarto | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Kontroversi film "Innocence of Moslem" menarik perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden khawatir, aksi protes terhadap film yang dianggap sebagai penistaan tersebut mengganggu situasi politik keamanan di dalam negeri.

"Perkembangan situasi dunia yang mengemuka secara langsung tidak langsung berdampak ke tanah air menyusul dirilisnya sebuah film," kata SBY dalam kata pengantar sidang kabinet, Selasa (18/9).

SBY melihat gelombang aksi protes terhadap film tersebut terjadi di sejumlah negara, tidak terkecuali di Indonesia yang berakhir ricuh tepat di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat pada Senin (17/9) kemarin.

Pengunjuk rasa dari organisasi masyarakat Front Pembela Islam dan Forum Umat Islam (FUI) terlibat gesekan dengan aparat polisi. Aparat pun akhirnya mengamankan empat orang pengunjuk rasa.

Innocence of Moslem, film parodi berdurasi sekitar 20 menit itu dibuat warga Amerika Serikat keturunan Israel, Sam Bacile, yang diluncurkan di jejaring virtual YouTube. Kisahnya --secara garis besar-- menggambarkan sosok Nabi Besar Muhammad SAW secara fisik, lengkap dengan dialog-dialog langsung, interaksinya, dan berbagai hal lain yang tidak patut diutarakan.

Selain perihal film tersebut, SBY juga mengkhawatirkan semakin memanasnya sengketa laut China Selatan, khususnya antara pemerintah China dengan Jepang. Untuk itu, pada kesempatan sidang kabinet ini, SBY meminta penjelasan langsung dari Menteri koordinator Politik Hukum dan Kemanan Djoko Suyanto dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa perihal situasi dan antisipasi terhadap isu-isu tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×