kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Siapkan BLT, koordinasi pemerintah harus kuat


Minggu, 29 Maret 2020 / 14:54 WIB
Siapkan BLT, koordinasi pemerintah harus kuat
ILUSTRASI. Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan BLT untuk menyokong kelompok masyarakat terbawah di tengah wabah corona


Reporter: Grace Olivia | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) untuk menyokong kelompok masyarakat terbawah di tengah wabah corona (Covid-19) di Indonesia saat ini.

Namun hingga kini, skema dan besaran bantuan tersebut masih dalam pembahasan antar kementerian dan lembaga. Persiapan yang detail diperlukan untuk memastikan penyaluran BLT dapat benar-benar berdampak pada masyarakat.

Baca Juga: Skema dan besaran BLT masih dalam dalam pembahasan pemerintah

Tim Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai, pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat di tengah perlambatan putaran roda ekonomi sebagai dampak wabah Covid-19 saat ini.  Penyaluran BLT pun menjadi salah satu kebijakan penting dan sangat dibutuhkan.

Kendati begitu, CORE mengingatkan bahwa penyaluran BLT juga perlu diikuti dengan ketepatan data penerima bantuan dan perbaikan mekanisme maupun kelembagaan dalam penyalurannya. Hal ini krusial agar  dana BLT tidak salah sasaran dan diterima oleh seluruh masyarakat yang semestinya mendapatkan.

"Ini belajar dari pengalaman penyaluran bantuan sosial selama ini yang belum terdistribusi secara merata khususnya bagi masyarakat yang justru membutuhkan,” tutur Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal dalam keterangannya, Minggu (29/3).

Oleh karena itu, Faisal menegaskan pentingnya koordinasi untuk validasi data sampai dengan level kecamatan. Validasi data ini mesti dilakukan baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah agar tujuan BLT untuk menjaga daya beli masyarakat betul tercapai.

Selanjutnya, CORE mengingatkan upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) juga perlu didukung oleh kebijakan untuk menjamin kelancaran pasokan dan distribusi barang, khususnya pangan.

"Di saat seperti ini, potensi panic buying dan penimbunan sangat besar, sehingga pengamanan aspek distribusi perlu diperketat. Sebagaimana di Tiongkok, aparat militer dapat dioptimalkan dalam membantu penanganan korban dan pencegahan perluasannya, termasuk membantu proses pengamanan supli dan distribusi barang,” tutur Faisal.

Baca Juga: Sri Mulyani siapkan skema bantuan langsung tunai (BLT) untuk pekerja informal

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×