/2026/04/08/1602834547.jpg "Menteri PKP Dorong BP Tapera Percepat Realisasi Penyaluran 350.000 Rumah Subsidi")
Reporter: Hervin Jumar | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menilai kinerja penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) masih jauh dari target.
Hingga saat ini, realisasi baru mencapai 154.034 unit atau 44% dari target 350.000 unit tahun ini.
Maruarar mengatakan laju penyaluran per hari juga masih berada di bawah target. Karena itu, ia mendorong Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melakukan percepatan dengan menghadirkan berbagai terobosan.
Baca Juga: Peta Investasi Global Bergeser ke AI dan Manufaktur, RI Masih Andalkan Komoditas
"Kinerja per hari ini di bawah target, jauh," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar dalam rapat evaluasi kinerja dan strategi penyaluran rumah subsidi bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di kantor BP Tapera, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Ara menilai BP Tapera sebagai lembaga yang telah lama menjalankan program perumahan harus mampu berinovasi dan tidak sekadar menjalankan pola kerja seperti biasa.
"Tapera lembaga yang sudah lebih lama, jauh. Produknya sudah lama, makanya harus inovasi. Ya saya pikir, dipilihlah orang-orang yang bisa melakukan inovasi. Ya, mesti banyak terobosan-terobosannya," lanjutnya.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengatakan pihaknya terus melakukan reposisi sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung percepatan penyaluran FLPP.
BP Tapera juga mengajukan tambahan SDM dari Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga lain, sembari mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
Dari sisi pemasaran, BP Tapera memperluas sosialisasi FLPP melalui berbagai segmen, mulai dari ASN dan PPPK, pekerja di kawasan industri, hingga organisasi masyarakat dan asosiasi.
Heru juga mengatakan pihaknya turun ke berbagai daerah untuk bertemu langsung dengan para pengembang.
Menurut Heru, langkah tersebut dilakukan karena percepatan penyaluran FLPP harus diimbangi dengan ketersediaan rumah yang siap disalurkan. Tingginya minat masyarakat tidak akan cukup apabila pasokan rumah dari pengembang tidak tersedia.
"Jangan sampai kepeminatannya tinggi, marketingnya bagus, barangnya enggak ada. Itu yang harus dual matching. Karena itulah salah satu problem juga yang dihadapi tahun ini," kata Heru.
Heru mengatakan persoalan pasokan antara lain berkaitan dengan perizinan dan lahan sawah dilindungi (LSD). Karena itu, Kementerian PKP telah beberapa kali berdialog dengan Kementerian ATR/BPN untuk mencari penyelesaian atas persoalan tersebut.
Selain itu, BP Tapera tengah menjalankan skema recycle terhadap aset rumah bermasalah milik perbankan.
Potensi rumah yang dapat dimanfaatkan melalui skema tersebut diperkirakan mencapai sekitar 82.000 unit.
Skema tersebut menjadi salah satu opsi untuk menambah pasokan rumah subsidi, di samping pembangunan rumah baru dan pengembangan skema rumah susun.
Baca Juga: Penjualan SR025 Tembus Rp 29,77 T, Cetak Rekor Tertinggi Dalam 10 Tahun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
