Reporter: Grace Olivia | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mencatat tren keluarnya arus modal asing (outflow) pada pasar surat berharga negara (SBN) di tengah merebaknya wabah virus corona. Padahal, arus masuk modal asing (inflow) sempat sangat deras membanjiri SBN pada awal tahun.
Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat, posisi kepemilikan asing pada SBN domestik sempat mencapai Rp 1.092 triliun, atau melonjak sekitar Rp 31 triliun dari posisi pada akhir tahun lalu yang sebesar Rp 1.061 triliun. Namun, per Jumat (21/2), posisi kepemilikan investor asing pada SBN sebesar Rp 1.070 triliun.
Baca Juga: Kepemilikan Asing di Surat Berharga Negara (SBN) Menciut
“Akhir Januari sampai awal Februari memang sempat terjadi outflow, tapi secara neto asing masih mencatatkan net buy,” terang Direktur Jenderal DJPPR Luky Alfirman kepada Kontan.co.id, Senin (24/2).
Kemenkeu mencatat, asing melakukan aksi jual bersih sekitar Rp 30 triliun sampai awal Februari lalu. Namun, per hari ini, masih tercatat net buy sebesar Rp 8,39 triliun secara year-to-date (ytd).
Meski arus modal asing membalik, DJPPR mencatat, minat investor terhadap SBN masih sangat tinggi. Rata-rata penawaran lelang yang masuk (incoming bids) sampai 18 Februari lalu mencapai Rp 82,3 triliun per lelang dengan rata-rata lelang yang dimenangkan (awarded bids) sebesar Rp 14,6 triliun.
Luky menyebut, posisi yield SBN juga terus membaik yaitu turun sekitar 50 basis poin (bps) sejak awal tahun ini. Spread antara yield SUN bertenor 10 tahun dengan US Treasury bertenor 10 tahun pun menurun.
Baca Juga: Dibantu penguatan rupiah, SBN masih menarik di mata asing
“Tren ini sangat bagus, yield terus membaik didorong oleh investor domestik,” kata Luky.
Pemerintah, sambung Luky, akan selalu memonitor perkembangan dan dinamika pasar di tengah ketidakpastian dan volatilitas ekonomi global saat ini.
“Kita juga mengambil kebijakan oportunistik sambil terus memanfaatkan dan mengoptimalkan kondisi kas pemerintah,” tandas Luky.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
