Reporter: Barly Haliem | Editor: Markus Sumartomjon
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung yang terjadi pada Sabtu malam (22/8), diduga terkait upaya penghilangan dokumen dan barang bukti kasus Djoko Tjandra. Terlepas benar atau tidaknya spekulasi dugaan tersebut, kasus Djoko Tjandra memang tengah menjadi perhatian publik lantaran ia mampu berkelit dari berbagai kasus yang menjeratnya.
Oleh karenanya, agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan banyak spekulasi, pakar hukum Junimart Girsang mendesak Polri untuk segera menuntaskan berbagai persoalan hukum terkait kasus Djoko Tjandra. Dengan menyelesaian kasus ini secara transparan dan adil akan mengembalikan reputasi Polri sebagai alat negara yang mampu menegakkan hukum secara independen dan membela kepentingan negara.
"Penyelesaian kasus Djoko Tjandra secara tuntas dan adil adalah amanah dan komitmen Presiden Jokowi kepada Polri. Karena itu Kapolri beserta jajarannya jangan sampai kendur menyelesaikan masalah yang telah berlarut-larut bagai benang kusut ini," kata Junimart, Minggu (23/8).
Baca Juga: KPK akan mengikuti gelar perkara kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra
Kasus Djoko Tjandra, lanjut Junimart, merupakan salah satu kasus hukum yang telah melewati tiga periode kepresidenan. Oleh karena itu Kapolri harus berani untuk menerobos berbagai hambatan yang ada untuk meyakinkan masyarakat bahwa penegakan hukum tidak tumpul ke atas.
Junimart juga mendukung upaya Polri untuk memperluas penyidikan kasus-kasus yang melibatkan Djoko Tjandra di masa lalu. "Masyarakat berhak mengetahui semua proses hukum yang melibatkan Djoko Tjandra ini. Selama ini sepak terjangnya sangat melecehkan penegakan hukum di Indonesia," ujar anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan ini.
Baca Juga: Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak KPK tangani kasus jaksa Pinangki
Pekan lalu, Bareskrim Mabes Polri telah meminta keterangan mantan ketua KPK Antasari Azhar terkait kasus Djoko Tjandra. Pada 2008, ketika Antasari menjadi pimpinan KPK, lembaga anti rasuah itu telah menetapkan cekal terhadap Djoko Tjandra. Pencekalan itu terkait kasus dugaan suap Rp 6 miliar yang diterima Jaksa Urip Tri Gunawan. Namun kasus itu tak berlanjut.
"Ketika cekal itu ditetapkan kenapa kasusnya justru berhenti. Bahkan sehari sebelum keputusan Peninjuan Kembali (PK) dari Majelis Hakim Mahkah Agung, Djoko Tjandra bisa lari ke Papua Nugini. Polri dan penegak hukum harus berani mengungkap semua lingkaran ini secara tuntas dan terang benderang," jelas Junimart.
Mengingat kasus Djoko Tjandra diduga melibatkan banyak pihak dan lingkaran mafia hukum, Junimart pesimitis jika otorisasi penanganannya hanya diserahkan kepada Polri atau lembaga penegak hukum lain. Dalam situasi ini menurutnya Presiden Jokowi harus mengambil peran di depan dan memerintahkan semua institusi hukum untuk bersatu dan saling mendukung.
“Kasus dan lingkaran mafia Djoko Tjanda ini bisa terbuka hanya apabila Presiden Jokowi kembali mendesak Kapolri, Jaksa Agung dan lembaga penegak hukum untuk mengupas tuntas dan memproses secara hukum. Saatnya Presiden menagih konsistensi dan komitmen para penanggungjawab lembaga penegak hukum. Rakyat merindukan penegakan hukum tanpa pandang bulu, apalagi ini melibatkan orang yang melecehkan hukum di Indonesia selama bertahun-tahun," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
