Reporter: Agus Triyono | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Pemerintahan baru yang akan mulai bekerja pada Oktober mendatang patut waspada. Pasalnya sektor pertanian yang menjadi tumpuan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional berada dalam kondisi terancam.
Menteri Pertanian, Suswono mengatakan ancaman ini datang dari banyak faktor. Pertama, soal luasan lahan pertanian serta status kepemilikan lahan tersebut. Dari aspek ini, sektor pertanian mengalami masalah besar.
"Khusus terkait lahan pertanian, kami melihat ketersediaan dan luasan lahan produktif nasional mengalami penurunan," katanya kepada KONTAN pekan lalu.
Suswono menyebut meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, namun beleid ini tidak aplikatif karena banyak peraturan daerah (perda) yang menjadi aturan pelaksana tak kunjung terbit hingga saat ini.
Kedua, soal ketersediaan infrastruktur pertanian. Menurutnya belakangan ini, kondisi infrastruktur seperti sarana irigasi dan transportasi pertanian di dalam negeri banyak yang rusak. Ketiga, faktor penyediaan benih dan pupuk yang belum maksimal.
Sampai saat ini penyediaan benih hanya bisa dilakukan oleh para pemodal besar sehingga petani dirugikan. Sedangkan untuk pupuk, kerap dilanda masalah penyelundupan dan kesalahan penyaluran pupuk yang berimbas pada membengkaknya dana subsidi pupuk setiap tahun.
Selain ketiga faktor ini, sektor pertanian juga mengalami hambatan besar dari tingkat penguasaan teknologi masyarakat Indonesia dan jumlah tenaga penyuluh pertanian yang sangat minim. Hal ini berimbas pada produktivitas pertanian yang kini semakin sulit untuk ditingkatkan.
Hambatan lain yang perlu didorong oleh pemerintahan berikutnya adalah menurunnya minat generasi muda untuk mengembangkan sektor pertanian dan akses bantuan modal pertanian yang sampai saat ini masih sulit.
Pemetaan masalah ini harus segera diatasi dalam waktu dekat. Jika tidak, sektor pertanian nasional akan semakin terpuruk, terlebih tahun 2015 Indonesia juga akan memasuki era pasar bebas ASEAN.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih meminta pemerintah yang akan berkuasa nantinya untuk segera menyelesaikan masalah pelik di sektor pertanian ini dan permasalahan lahan harus menjadi prioritas utama untuk dibereskan.
Dia meminta agar pemerintahan baru nanti bisa mendistribusikan lahan secara merata kepada petani agar sektor pertanian bisa kembali pulih dengan produktivitas tinggi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
