Close | x
kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.165
  • SUN95,68 0,00%
  • EMAS663.000 -1,19%
  • RD.SAHAM 0.04%
  • RD.CAMPURAN 0.21%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.04%

Sejumlah kalangan memandang peleburan jabatan BP Batam kebijakan salah kaprah

Jumat, 11 Januari 2019 / 15:27 WIB

Sejumlah kalangan memandang peleburan jabatan BP Batam kebijakan salah kaprah
ILUSTRASI. BP Batam

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Sejumlah kalangan mengkritik kebijakan pemerintah dalam mengelola BP Batam. Khususnya dalam kepemimpinan yang rencananya akan otomatis dijabat Wali Kota Batam.

Mereka menilai BP Batam sudah tidak lagi dikelola secara profesional ketika kepemimpinannya diserahkan ke urusan politik. Karena jabatan wali kota merupakan jabatan politik. Maka peleburan jabatan kepala BP Batam merupakan kebijakan salah kaprah.

Pakar Kebijakan Publik Danang Girindrawardana menilai wacana melebur Kepemimpinan BP Batam dengan Wali Kota Batam adalah kebijakan yang salah kaprah.  Mengingat pengembangan Batam sejak semula diupayakan menjadi Free trade zone (FTZ), dengan pendekatan supply-side sejak zaman Presiden Suharto.

BP Batam sebelumnya diharapkan sebagai gerbang ekspor impor untuk mendongkrak investasi dan industrialisasi. Jika melihat di Hanoi dan Penang, kawasan industri diserahkan ke Pemerintah daerah tapi kelembagaannya kuat. 

Jika ada masalah maka langsung bisa ke pusat, tidak perlu lobi-lobi dulu. Menurutnya, kalau sekarang di Indonesia  terkenal dengan birokrasi yang berbelit-belit. Karena itu  BP Batam yang punya ekspektasi besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional dikhawatirkan tidak terurus dengan profesional.

"Apakah relevan jika di kelola oleh walikota? Belum lagi di Indonesia rentan terjadi benturan komplikasi kewenangan yang diakibatkan adanya undang-undang otonomi daerah,”ujar Danang, Jumat (11/1). 

Menurut Danang, seharusnya,  bila melihat potensi BP Batam yang menjadi garda depan kekuatan pintu ekspor Indonesia dan minimalisir impor sepatutnya BP Batam diberikan power lebih dengan pengelolaan yang lebih professional. 

“Sehingga mampu bersaing dengan negara-negara tetangga seperti  Singapura maupun Malaysia bukan malah dilemahkan hanya dikelola oleh daerah yang kekuatan kebijakannya terbatas. Harusnya kekuatannya harus lebih diperkuat bukan malah dibatasi,” sambungnya.

Lantas, ujar dia lagi, untuk menarik dan mengelola investor besar, masa hanya urus di daerah. izin investasi kan ada  BKPM, ada juga Kementrian Perekonomian, Kementrian Keuangan. “Investor kan butuh kepastian, kalau udah rancu seperti  ini, investor bisa pada lari,” ujarnya.


Video Pilihan

Tag
TERBARU
Rumah Pemilu
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0010 || diagnostic_api_kanan = 0.0502 || diagnostic_web = 0.3466

Close [X]
×