kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45906,29   2,96   0.33%
  • EMAS1.310.000 -0,23%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

SBY: Transparansi kunci efektif pemerintahan


Selasa, 06 Mei 2014 / 10:44 WIB
SBY: Transparansi kunci efektif pemerintahan
ILUSTRASI. Taman Merlion di Singapura 31 Agustus 2021. REUTERS/Edgar Su


Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Dikky Setiawan

NUSA DUA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini, Selasa (6/5), menghadiri konferensi keterbukaan pemerintah alias Open Government Partnership (OGP) di Nusa Dua, Bali.

Seperti dikutip KONTAN dari website resmi pemerintah www.setgab.go.id acara tersebut dibuka langsung oleh Presiden SBY.

OGP merupakan sebuah pertemuan antara sejumlah kepala pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi hingga media masa.

Konferensi ini dihadiri oleh sekitar 600 peserta dari 39 negara. Peserta yang hadir berasal dari berbagai latar belakang dan tidak hanya dari unsur pemerintahan.

Dalam konferensi itu, hadir juga opinion maker, kaum muda, swasta, akademisi, media, aktivis pengusung isu keterbukaan, hingga lembaga swadaya masyarakat.

Isu yang dibahas dalam pertemuan OGP, antara lain, mengenai keterbukaan pemerintah dan mendorong pemerintahan di negara-negara anggota lebih aktif dalam keterbukaan informasi.

Dalam sambutannya, SBY mengatakan, Indonesia sebagai salah satu negara anggota OGP terus berupaya menciptakan pemerintahan yang transparan.

"Saya percaya keterbukaan dan transparansi merupakan kunci menciptakan pemerintahan yang efektif," ujar SBY, seperti dikutip dari naskah pidatonya, Selasa (6/5).

SBY juga menegaskan, melalui keterbukaan dan transparansi tersebut, pemerintah bisa merespons apa yang diinginkan oleh masyarakat.

Sebagai contoh, dengan mengetahui kebutuhan masyarakat, maka pemerintah bisa memberikan manfaat secara ekonomi. 

Hal itu, terutama dalam memenuhi hak-hak sipil dan memberikan kesempatan yang sama untuk meningkatkan hidup masyarakat.

Transparansi juga sebagai modal pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. 

Untuk itu, SBY menyampaikan empat hal pokok pentingnya tranparansi dan keterbukaan.

Pertama, membangun kepercayaan dari masyarakat.

Kedua, menjangkau masyarakat dan berbagai pihak melalui interaksi sosial,

Ketiga,  pemerintah harus memberikan fasilitas dan memberdayakan masyarakat agar mau berpartisipasi, dan terakhir membangun budaya partisipasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Practical Business Acumen

[X]
×