Reporter: Yudho Winarto | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bagi partai politik (parpol) yang tidak menaati nota kesepakatan koalisi yang telah disepakati maka harus keluar dari koalisi.
"Jika memang parpol ada yang tidak menaati kesepakatan yang sudah dibuatnya bersama sama dengan saya dulu tentu parpol seperti itu tidak bisa bersama sama lagi dalam koalisi. Jelas, gamblang, dan menurut saya logikanya juga begitu," katanya dalam konferensi pers di kantor Kepresidenan, Rabu (1/3).
SBY berharap jika memang parpol anggota koalisi ingin tetap bersama-sama dengan pemerintah. Tentunya parpol itu harus mensyaratkan mematuhi tata etika nota kesepakatan koalisi yang telah disepakati. "Jika ada yang tidak ingin bersedia atau mungkin menjadi takdir sejarah tidak bisa lagi bersama sama dalam koalisi," ujarnya.
Menurutnya, pilihan ini merupakan hal yang rasional bermartabat, namun tetap tegas. Dirinya pun berjanji dalam waktu dekat akan mengambil langkah untuk menata kembali koalisi yang telah dibangun selama 1,5 tahun ini.
SBY mengaku pilihan ini berdasarkan hasil rekomendasi dari berbagai kalangan di samping dirinya secara intensif mencermati perjalanan koalisi. Selaku ketua koalisi, SBY juga mengaku harus mendengarkan pandangan masukan dan saran dari semua parpol anggota koalisi. Inti dari komunikasi itu tidak lain menegaskan bahwa koalisi yang efektif sungguh diperlukan agar pemerintah saat ini dapat menjalankan tugas secara efektif. "Tugas pemerintah tidak ringan, pemerintah ini butuh tidak hanya stabil tapi juga kohesif dan efektif sehingga kebijakan dan program-programnya dapat terlaksana dengan baik," jelasnya.
Seperti diketahui, anggota parpol pendukung pemerintah terdiri dari Partai Golkar, PPP,PKS, PAN, PKB, dan P Demokrat. Sebagai bentuk koalisi, tertuang dalam nota kesepakatan yang berisi 11 butir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
