Reporter: Ferry Hidayat | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bersikap lebih tegas mengenai penyadapan yang dilakukan oleh Edward Snowden. Sebab tidak menutup kemungkinan mantan kontraktor Dinas Rahasia Amerika Serikat (NSA) tersebut akan membuka banyak hal yang dapat mengganggu kinerja Presiden.
"SBY tidak keras seperti negara lain terhadap soal penyadapan, tidak mustahil Snowden akan membongkar yang lain," kata Hasanudin di gedung Paripurna DPR (18/11).
Hasanudin menambahkan, berdasarkan informasi yang dia diterima, Snowden mengatakan bahwa Australia juga menyadap percakapan telepon SBY. Hal itu dikhawatirkan akan membuka informasi-informasi penting negara.
"Saat ini saja Snowden mengatakan Australia menyadap telepon dan pembicaraan SBY. Kalau Presiden SBY tidak bereaksi, tidak mustahil akan dibongkar hal-hal lain yang lebih substantif seperti Bank Century dan pemilu," imbuhnya.
Oleh karena itu, Hasanuddin meminta pemerintah Indonesia untuk bersikap keras terhadap pemerintah Australia serta mendesak adanya penjelasan secara terbuka.
"Secara diplomatik bisa dengan mengembalikan (dubes Australia di Indonesia) untuk sementara, sampai meminta pengembalian dubes Australia di Indonesia untuk sementara atau serahkan itu alat sadapnya" ujarnya.
Untuk diketahui, berdasarkan dokumen Snowden yang dikutip dari ABC dan Guardian pada Senin (18/11), menunjukkan intelijen Australia telah menyadap pembicaraan telepon SBY. Selain itu, intel Australia juga melacak aktivitas telepon genggam SBY selama 15 hari di bulan Agustus 2009.
Data itu berasal dari Agen Intelijen Elektronik Australia (Defence Signal Directorate sekarang berubah menjadi Australia Signals Directorate).
Tidak hanya itu, berdasarkan laporan tersebut, penyadapan juga ditujukan bagi pejabat dan orang dekat SBY, seperti Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Juru Bicara Presiden Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng.
Selain itu Australia juga menyadap Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa, Menko Ekuin Sri Mulyani, Menko Polhukam Widodo AS, dan Menteri BUMN Syofyan Djalil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
