Sumber: Kompas.com | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, terpidana kasus pencairan bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Samadikun Hartono baru membayarkan Rp 21 miliar dari uang pengganti kerugian negara yang harus dibayar sebesar Rp 169 miliar. Prasetyo terus mengimbau Samadikun untuk melunasi sisanya sekaligus, bukan dengan mencicilnya.
"Dia baru mengangsur Rp 21 miliar. Jangan dicicil-cicil kalau memang punya kemampuan," ujar Prasetyo di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (17/6/2016). Prasetyo mengatakan, jaksa eksekutor tengah melakukan verifikasi terhadap uang yang telah dibayarkan oleh Samadikun.
Ia terus mendesak Samadikun agar segera melunasi kekurangan uangnya. Lebih cepat uang itu dibayarkan, maka akan mengurangi risiko yang akan terjadi dengan aset yang akan disita sebagai penggantinya.
"Kalau tunai lebih enteng kan buat dia, tidak ada tanggungan lagi. Siapa tahu dia punya rumah nanti terbakar, tidak ada nilainya lagi gimana? Susah dia," kata Prasetyo.
Sejak awal Prasetyo bersikeras menolak permintaan Samadikun untuk mencicil penggantian kerugian negara. Samadikun ingin mencicil kerugian negara sebesar Rp 169 miliar selama empat tahun. "Saya sebagai Jaksa Agung minta jaksa saya supaya tidak ikut apa yang dikehendaki Samadikun," ujar Prasetyo.
Samadikun juga siap menyerahkan hartanya berupa tanah dan bangunan untuk mengganti kerugian negara. Kejaksaan Agung menaksir aset berupa rumah di Menteng, Jakarta, senilai Rp 50 miliar, sementara tanah di Puncak belum bisa dipastikan nilainya.
Samadikun merupakan terpidana kasus korupsi BLBI dan menjadi buron belasan tahun. Sejak mengeksekusi Samadikun, akhir April 2016 lalu, Kejagung mengincar asetnya untuk disita jika ia tidak bisa mengembalikan uang ke kas negara.
Samadikun ditangkap di Shanghai, China, oleh kepolisian setempat dan dipulangkan ke Indonesia. Ia divonis bersalah dalam kasus penyalahgunaan dana talangan dari Bank Indonesia atau BLBI senilai sekitar Rp 2,5 triliun yang digelontorkan ke Bank Modern menyusul krisis finansial 1998.
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) tertanggal 28 Mei 2003, mantan Presiden Komisaris Bank PT Bank Modern Tbk itu dikenai hukuman penjara selama empat tahun.
(Ambaranie Nadia Kemala Movanita)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
