kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.919.000   13.000   0,68%
  • USD/IDR 16.249   -5,00   -0,03%
  • IDX 7.047   42,07   0,60%
  • KOMPAS100 1.029   8,11   0,79%
  • LQ45 786   6,95   0,89%
  • ISSI 231   0,98   0,43%
  • IDX30 406   4,77   1,19%
  • IDXHIDIV20 470   5,25   1,13%
  • IDX80 116   1,04   0,90%
  • IDXV30 117   1,12   0,96%
  • IDXQ30 131   1,74   1,35%

RUU Pertembakauan masih mengundang polemik


Rabu, 08 Januari 2014 / 22:16 WIB
RUU Pertembakauan masih mengundang polemik
ILUSTRASI. Gimmari (dok/Gobiz Korea)


Reporter: Handoyo, Maria Elga Ratri | Editor: Umar Idris

JAKARTA. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bisa melindungi petani tembakau dari para tengkulak dan pihak lain. “Tidak diperlukan RUU Pertembakauan, sudah cukup UU 19 tahun 2013,” kata Elfarisna, dosen Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), dalam seminar nasional di Universitas Muhammadiyah Jakarta di Tangerang Selatan, Banten.

Berbagai penelitian lapangan yang juga dipaparkan pada seminar ini menunjukkan bahwa petani mengalami kesulitan terkait dengan tata niaga tembakau. Pasar tembakau yang bersifat monopsoni, memunculkan beberapa persoalan. Petani tidak bisa langsung menjual kepada pabrik, namun harus melalui tengkulak, grader dan pedagang besar. Pada persoalan harga, Petani tidak pernah tahu bagaimana grader menentukan harga daun tembakau sehingga posisi tawar petani berada pada posisi yang lemah.

Harga tembakau berlapis-lapis tergantung dari kualitas daun tembakau dari terbawah hingga teratas antara Rp 10.000 hingga Rp 70.000 per kilogram. Bahkan ada yang hingga harga anjlok pada Rp 4.000.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan RUU Pertembakauan masuk dalam daftar program legislasi tahun 2014. Polemik terhadap kebijakan tembakau terus bergulir. Bagi para penentangnya, RUU ini dinilai tak sesuai prosedur. RUU ini lolos prolegnas lewat jalur cepat, lantaran belum ada naskah akademik, sehingga terlihat janggal.

Kejanggalan inilah yang disoroti oleh Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT). Kartono Muhammad, Dewan Penasihat Komnas PT bahkan menuding RUU Pertembakauan sarat pesanan. Tak cuma itu, RUU tersebut berpotensi membatalkan kebijakan perlindungan kesehatan masyarakat terhadap bahaya zat adiktif yang ada di tembakau. "Jika RUU Pertembakauan sampai diterbitkan, maka akan mengabaikan upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya tembakau," kata Kartono.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
[Intensive Workshop] AI-Driven Financial Analysis Executive Finance Mastery

[X]
×