Reporter: Maizal Walfajri, Maizal Walfajri | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Kasus suap yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar makin panjang. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Morotai Rusli Sibua sebagai tersangka di akhir Juni lalu, kini Rusli meminta lembaga anti rasuah tersebut juga memanggil Bambang Widjojanto.
"Dulu beliau (Bambang) kuasa hukum saya saat di MK, jadi semua tentang perkara saya sudah dikuasakan kepadanya," kata Rusli, setelah diperiksa KPK, Rabu (22/7). Dalam kasus ini Rusli menyatakan menolak disebut menyuap Akil Mochtar.
Seperti diketahui, Rusli dianggap melanggar Pasal 6 Ayat 1 huruf a Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Rusli disangka menyuap Akil dengan memberi uang sebesar Rp 2,989 miliar dari total Rp 6 miliar yang diminta oleh mantan Ketua MK tersebut.
Uang pemanis tersebut diberikan agar MK menolak permohonan keberatan hasil Pilkada Kepulauan Morotai, Maluku Utara yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Kala itu, KPU memutuskan pasangan Arsad Sardan dan Demianus Ice sebagai pemenang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
