Rupiah Makin Tertekan, BI Diproyeksi Kerek BI-Rate Jadi 6% di Oktober 2026

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Peluang Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 20–21 Oktober 2026 semakin terbuka, di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan meningkatnya risiko arus keluar modal asing.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, kenaikan BI-Rate kini menjadi skenario yang lebih mungkin dibandingkan mempertahankan suku bunga di level 5,75%.

Berdasarkan estimasi model probabilistik terbaru, peluang BI menaikkan suku bunga mencapai 63,11%. Sementara itu, probabilitas BI mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75% tercatat 34,69% dan peluang penurunan suku bunga hanya 2,20%.

“Kami melihat peluang BI menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,00% pada RDG Oktober semakin besar. Kenaikan suku bunga kini menjadi skenario yang lebih mungkin dibandingkan mempertahankan suku bunga di level 5,75%,” ujar Josua kepada Kontan, Minggu (19/10/2026).

Josua menegaskan, angka tersebut merupakan estimasi probabilitas arah kebijakan, bukan kepastian keputusan BI maupun besaran kenaikan suku bunga.

Perubahan proyeksi tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya tekanan terhadap rupiah, risiko arus keluar modal asing, serta memburuknya sentimen investor setelah pengumuman MSCI terkait pasar saham Indonesia.

Untuk diketahui, rupiah di pasar spot dibuka naik tipis ke level Rp 18.026 per dolar AS dengan mayoritas mata uang di Asia juga naik hari ini (19/10/2026).

Sebelumnya, mempertahankan suku bunga masih menjadi pilihan yang lebih kuat mengingat BI telah menaikkan suku bunga secara kumulatif sebesar 100 basis poin sepanjang Mei–Juni 2026. Namun, perkembangan terkini membuat ruang BI untuk mempertahankan suku bunga tanpa pengetatan tambahan semakin terbatas.

Ia menjelaskan, tekanan terhadap rupiah menjadi salah satu pertimbangan utama BI dalam menentukan arah kebijakan moneter. Pada 16 Oktober 2026, rupiah kembali berada di sekitar Rp 18.000 per dolar AS. Pada saat yang sama, imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun meningkat hingga sekitar 7,36%.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tekanan pasar tidak hanya terjadi pada saham, tetapi juga mulai memengaruhi persepsi risiko investor terhadap aset keuangan Indonesia secara lebih luas.

Pengumuman MSCI mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia menjadi pasar tersendiri turut meningkatkan kekhawatiran terhadap potensi keluarnya investasi portofolio asing. Tekanan tersebut juga berlangsung di tengah tingginya harga minyak dunia, kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang masih ketat, serta ketidakpastian geopolitik.

Kerentanan eksternal Indonesia turut menjadi perhatian karena defisit transaksi berjalan mencapai sekitar 3,34% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada kuartal II-2026. Kondisi ini membuat kebutuhan pembiayaan eksternal tetap perlu diwaspadai.

Meski demikian, Josua menyampaikan, kenaikan suku bunga tidak semestinya hanya didasarkan pada penurunan tajam pasar saham. BI dinilai perlu mempertimbangkan pengetatan apabila gejolak pasar berkembang menjadi pelemahan rupiah yang berkepanjangan, kenaikan biaya pembiayaan, serta peningkatan risiko inflasi.

Dari sisi inflasi, tekanan harga juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Inflasi September 2026 tercatat sebesar 3,28% secara tahunan atau year on year (yoy), mendekati batas atas sasaran inflasi BI sebesar 3,5%. Sementara itu, inflasi inti sebesar 2,84% menunjukkan tekanan harga belum sepenuhnya meluas.

Kendati demikian, kenaikan harga energi global, biaya transportasi, serta pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan harga barang impor dan biaya produksi dalam beberapa bulan mendatang.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif terjaga. Ekonomi tumbuh 5,29% yoy pada kuartal II-2026, sedangkan kredit perbankan pada Agustus 2026 tumbuh 13,65% yoy.

Kondisi tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi dan pembiayaan domestik masih memiliki daya tahan. Namun, kenaikan suku bunga yang terlalu agresif berisiko meningkatkan biaya kredit investasi dan modal kerja, memperlambat ekspansi perusahaan, serta menekan konsumsi rumah tangga.

Karena itu, apabila BI memutuskan menaikkan suku bunga, kenaikan sebesar 25 basis poin menjadi 6% dinilai lebih proporsional dibandingkan kenaikan 50 basis poin.

“Apabila BI memutuskan menaikkan suku bunga, kenaikan sebesar 25 basis poin lebih proporsional untuk memperkuat stabilisasi rupiah tanpa memberikan tekanan yang terlalu besar terhadap momentum pertumbuhan ekonomi,” jelas Josua.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat stabilisasi rupiah tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap momentum pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini juga perlu disertai pengelolaan likuiditas yang memadai, penguatan instrumen lindung nilai valuta asing, serta kebijakan makroprudensial yang tetap mendukung penyaluran kredit produktif.

Sebaliknya, ia membeberkan, apabila tekanan terhadap rupiah mereda secara signifikan menjelang RDG, BI masih memiliki opsi untuk mempertahankan suku bunga di level 5,75%, dengan komunikasi kebijakan yang tegas untuk menjaga kepercayaan pasar.

Ke depan, Josua memperkirakan, arah BI-Rate akan ditentukan oleh sejumlah indikator, mulai dari pergerakan rupiah, arus modal asing di pasar saham dan obligasi pemerintah, perkembangan inflasi inti, hingga arah kebijakan suku bunga Amerika Serikat.

BI juga perlu mencermati imbal hasil obligasi pemerintah AS, selisih imbal hasil aset rupiah dengan aset dolar AS, kondisi cadangan devisa, serta perkembangan neraca pembayaran Indonesia.

Apabila tekanan terhadap rupiah dan arus modal keluar berlanjut, disertai peningkatan ekspektasi inflasi, peluang kenaikan BI-Rate akan semakin besar. Sebaliknya, stabilisasi rupiah, perbaikan arus modal, dan inflasi yang terkendali dapat memberikan ruang bagi BI untuk mempertahankan suku bunga.

Dengan demikian, keputusan BI pada RDG Oktober 2026 akan menjadi upaya menyeimbangkan kebutuhan menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi dengan risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Selain kebijakan moneter, pemulihan kepercayaan investor secara berkelanjutan juga membutuhkan konsistensi kebijakan fiskal, perbaikan tata kelola pasar modal, serta penguatan fundamental eksternal Indonesia.

Menurutnya, keberhasilan kebijakan BI tidak hanya ditentukan oleh besaran suku bunga, tetapi juga oleh kemampuannya menjaga stabilitas moneter sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News