Sumber: Kompas.com | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul tak hadir pada pemanggilan pertama Komisi Pengawas (Komwas) Partai Demokrat. Komwas akan kembali memanggil Ruhut.
"Prosesnya terus terang kami agak mundur karena pemanggilan yang pertama Pak Ruhut kemarin belum hadir, sehingga akan dilayangkan panggilan yang kedua," ujar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2016).
Agus menambahkan, jika sampai panggilan ketiga Ruhut tidak hadir, maka Komwas akan mengambil keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) untuk menjatuhkan sanksi terhadap Ruhut.
Namun, sebelumnya Ruhut juga pernah dijatuhi sanksi ringan oleh Komwas yang berujung pada nonaktifnya Ruhut sebagai Koordinator Juru Bicara partai. "Tentu nanti dipertimbangkan. Yang memutuskan adalah Komwas. Kita ketahui bahwa konsekuensinya ada ringan, sedang dan berat," tutur Wakil Ketua DPR RI itu.
Komwas dan Dewan Kehormatan Demokrat tengah memproses sanksi bagi Ruhut. Secara etika, Ruhut dinilai telah melampaui batas karena memilih sikap berbeda dengan keputusan partai terkait Pilkada DKI Jakarta.
Ruhut memilih mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat daripada pasangan yang diusung Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.
Bahkan, Ruhut menerima tawaran menjadi juru bicara Ahok-Djarot. Adapun dalam beberapa hari terakhir, desakan mundur diungkapkan sejumlah fungsionaris Demokrat.
Bahkan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan, ada petisi di internal partai agar Ruhut dipecat dari partai pimpinan SBY itu.
Tak hanya soal perbedaan sikap yang ditunjukkan pada Pilkada DKI Jakarta, sejumlah kader Demokrat merasa kerap diserang Ruhut dengan pernyataan-pernyataan pedasnya.
(Nabilla Tashandra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
