Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Sarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Djarot Tri Wardhono menyampaikan, besaran pendanaan yang dibutuhkan untuk merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2030 mencapai US$ 65 miliar.
Dari rencana tersebut, Djarot menyebut bahwa ditargetkan 64% infrastruktur perkeretaapian didukung oleh sektor swasta dan sisanya menggunakan APBN.
"Kami menargetkan besaran kebutuhan pembiayaan tersebut terpenuhi sebanyak 64% dari investasi swasta, dan 36% dari APBN,” kata Djarot dalam keterangan tertulis, Jumat (9/9).
Guna mendukung hal tersebut, sudah dibentuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebagai perpanjangan tangan Pemerintah dalam memberikan jaminan kepada skema pembangunan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Baca Juga: Komisi V DPR RI Setujui Pagu Anggaran Kemenhub Tahun 2023 Sebesar Rp. 33,44 Triliun
Oleh sebab itu, Djarot menyampaikan kepada mitra-mitra strategis dan potensial agar tidak perlu khawatir mengenai kelaikan investasi di Indonesia.
Menurutnya, keterlibatan mitra pembangunan dari negara sahabat dalam mewujudkan perkeretaapian Indonesia yang handal, sangat diperlukan. Pasalnya, saat ini kebutuhan pembangunan perkeretaapian cukup besar.
"Hingga hari ini, kami masih mengupayakan untuk mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 capaian target pembangunan rel kereta api tahun 2024 sepanjang 7.451 Km's dan TIQ 94%,” sambung Djarot.
Dalam rangka memenuhi target pembangunan tersebut, DJKA sudah menyiapkan perangkat regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang akomodatif.
Regulasi tersebut ialah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, dimana sudah mengamanahkan bahwa sektor perkeretaapian harus diselenggarakan secara terbuka dan multioperator.
"Oleh sebab itu kami mendorong mitra-mitra potensial untuk turut berpartisipasi dalam sektor ini,” lanjut Djarot.
Baca Juga: Kunjungi Austria, Kemenhub dan Bappenas Jajaki Kerja Sama Proyek Kereta Gantung IKN
Djarot menambahkan, setidaknya terdapat tiga skema yang dapat dilakukan oleh mitra strategis dalam berkontribusi membangun perkeretaapian Indonesia. Pertama, hubungan kemitraan dapat diselenggarakan dalam kerangka kerjasama perdagangan.
“Kerjasama perdagangan ini dapat dilakukan melalui perdagangan bahan baku material dan sarana perkeretaapian yang selama ini juga telah dilakukan dengan berbagai mitra mancanegara,” tutur Djarot.
Kedua, Djarot menyampaikan bahwa skema pendanaan infrastruktur juga menjadi bentuk kemitraan yang sangat strategis untuk dapat berkolaborasi dalam membangun perkeretaapian Indonesia.
Sementara skema kerjasama lain yang ditawarkan oleh Djarot kepada mitra-mitra strategis dari negara-negara sahabat adalah melalui kerjasama penelitian dan pengembangan.
Manager in Charge of Europe and US Markets Development JR Company Kazuhiko Aida menyebut bahwa, Jepang telah menjalin kerjas ama yang baik dengan Indonesia di sektor perkeretaapian. Dimana salah satu proyek kolaborasi dengan Indonesia, yang saat ini sudah beroperasi dan sedang dalam tahap pengembangan lebih lanjut adalah MRT Jakarta.
Baca Juga: Begini yang Dilakukan KAI untuk Cegah Penyebaran Cacar Monyet
Selain MRT Jakarta, Aida menjelaskan bahwa Jepang melalui JR East juga telah menjalin kerjasama dengan Indonesia di sektor perkeretaapian dalam bentuk pelatihan-pelatihan sumber daya manusia (SDM) perkeretaapian, baik SDM teknis maupun SDM pelayanan.
"Jepang sangat terbuka dan menunggu kesempatan kolaborasi lainnya agar kami dapat turut berkontribusi dalam memajukan teknologi perkeretaapian di Indonesia,” kata Aida.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
