Reporter: Arif Wicaksono | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Sebagai tuan rumah pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC pada 5-7 Oktober 2013 di Nusa Dua, Bali, Indonesia ingin membawa isu pembangunan infrastruktur bagi negara-negara berkembang agar bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.
Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi mengatakan, pemerintah bersama dengan negara anggota APEC sepakat mendukung implementasi konektivitas bagi negara-negara anggota APEC. Konektivitas ini baru bisa terwujud jika ada pemerataan pembangunan infrastruktur. "Semua itu demi mewujudkan ketahanan ekonomi dan peningkatan daya saing di wilayah Asia Pasifik," ujar Bayu, Selasa (1/10).
Prioritas pembangunan infrastruktur ini juga mendapat respon positif pada pertemuan para Menteri Keuangan APEC yang berlangsung pada 19-20 September 2013 di Nusa Dua, Bali. Dalam pertemuan itu, Indonesia ditunjuk sebagai public-private partnership (PPP) center APEC.
Selanjutnya Indonesia akan menjadi proyek percontohan kerjasama skema PPP. Pemerintah berharap, kesempatan ini bisa mendorong pembangunan infrastruktur di dalam negeri.
Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah menambahkan, kebutuhan investasi infrastruktur di Asia Pasifik selama periode 2010-2020 mencapai US$ 8 triliun. Indonesia akan menawarkan proposal inisiatif investasi infrastruktur pada KTT APEC.
Proposal tersebut diharapkan menjadi percontohan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur negara-negara berkembang di Asia Pasifik. Hanya saja belum jelas apa proyek infrastruktur yang akan menjadi percontohan.
Tunggu pelaksanaan
Isu pembangunan infrastruktur juga akan mendukung implementasi proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I). Adapun kebutuhan investasi MP3EI hingga 2015 mencapai Rp 4.481 triliun. Dari total investasi ini, porsi sektor riil Rp 2.177 triliun terdiri dari 583 proyek dan pembangunan infrastruktur publik Rp 2.304 triliun untuk 985 proyek.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi berharap, pemerintah perlu segera memenuhi kebutuhan dana pembangunan infrastruktur di dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. "Isu pembangunan infrastruktur perlu didukung, namun yang paling penting adalah bagaimana implementasinya," ujarnya.
Selain isu infrastruktur Pemerintah juga akan memanfaatkan pertemuan APEC untuk membantu pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun hingga kini belum jelas benar apa saja bentuk kegiatan nyata yang akan dilakukan APEC untuk mengembangkan UMKM tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
