Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Yudho Winarto
Pertama, tarif PPNBM full-hybrid di Pasal 26 sebesar 10%, sebelumnya 2%. Kedua, tarif PPnBM full-hybrid Pasal 27 sebesar 11%, sebelumnya 5%. Ketiga, full-hybrid Pasal 28 sebesar 12%, aturan lama hanya 8%.
Keempat, mild-hybrid Pasal 29 sebesar 12%, sebelumnya 8%. Kelima, mild-hybrid Pasal 30 naik menjadi 13% dari semula 10%. Keenam, mild-hybrid Pasal 31 sebesar 14%, sebelumnya 12%.
Lebih lanjut, ketentuan itu berlaku untuk investasi minimal Rp 5 triliun setelah jangka waktu dua tahun pasca adanya realisasi investasi. Khusus untuk BEV terhitung sejak saat mulai berproduksi secara komersial.
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot mengatakan, dengan ada PP 74/2021 fokus untuk mendorong basis produksi ekosistem kendaraan listrik global.
“Saat ini sudah terdapat komitmen dari perusahaan global di antaranya Hyundai sudah mulai pembangunan pabrik di Indonesia,” kata Yuliot kepada Kontan.co.id, Kamis (8/7).
Baca Juga: Kata Astra Daihatsu (ADM) & Honda Prospect (HPM) soal revisi PPnBM kendaraan listrik
Sejalan dengannya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan aturan baru PPnBM tersebut akan mendorong penjualan mobil listrik, sehingga juga menciptakan multiplier effect terhadap investasi di sektor turunan mobil listrik.
Hal ini sejalan dengan geliat pemerintah yang bercita-cita membangun ekosistem mobil listrik mulai dari baterai hingga komponen mobil lainnya.
“Investasi di industri ini dapat disampaikan sudah ada tanda tangan MoU dengan beberapa perusahaan. Ada LG Energy Solution Ltd, Badische Anilin-und Soda-Fabrik (BASF), Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL), dan Tesla Inc. Ini muncul Pak Lihut, ini ada yang baterai saja ada industri terintegrasi bilang ekosistem bukan hanya mobil jadi,” kata Menkeu saat mengajukan revisi PP 73/2019 kepada Komisi XI DPR RI beberapa waktu lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
