Reporter: Agus Triyono, Asep Munazat Zatnika, Handoyo, Muhammad Yazid | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Setahun usia pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), isu perombakan kabinet atau reshuffle jilid II makin kencang.
Selain alasan kinerja menteri yang memble, reshuffle ini juga untuk membuka jalan Partai Amanat Nasional (PAN) masuk pemerintahan.
Kabarnya, PAN sudah menyorongkan lima nama kandidat (Harian KONTAN, 15 Oktober 2015 halaman 1).
Kabar terbaru yang diperoleh KONTAN, reshuffle jilid II ini kemungkinan campuran antara rotasi dan pergantian menteri.
Jadi, ada posisi menteri yang ditukar ke posisi menteri lain, ada juga yang dicopot karena dinilai tak cakap.
Sumber KONTAN itu menambahkan, jumlah reshuffle kali ini bisa lebih besar dari reshuffle jilid satu.
"Bisa sampai delapan atau sembilan menteri," ungkapnya, kemarin.
Sayang, dia tak menjelaskan kementerian apa saja yang terkena pisau reshuffle.
Dia hanya mengungkapkan, kursi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) paling diincar, terutama dari kalangan partai.
Padahal, "Belum tentu Menteri BUMN diganti," tandasnya.
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki enggan berkomentar mengenai reshuffle.
Dia hanya mengatakan, sejumlah menteri sudah menyampaikan evaluasinya.
"Laporan satu tahun sudah disampaikan ke Presiden," ujarnya, kemarin.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menilai, sepanjang setahun pemerintahan Jokowi- JK, kinerja kabinet kerja cukup baik.
Tapi, "Mungkin nanti setelah reshuffle kedua, akan lebih hebat lagi," katanya.
Meski mengklaim berbagai capaian selama satu tahun bekerja, para pelaku usaha masih menilai kinerja setahun pemerintahan Jokowi-JK masih belum memuaskan.
Ketua Asosiasi Logistik Indonesia Zaldi I Masita melihat, selama setahun belakangan arus logistik belum baik.
"Kami tak happy dengan logistik. Katanya prioritas membangun maritim, tapi yang dibangun malah jalan tol. Pungutan di jalan juga bertambah," kata Zaldi kepada KONTAN.
Zaldi melihat, kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno termasuk yang merah.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil juga belum bekerja secara optimal.
Karenanya, Zaldi menilai dua posisi menteri tersebut harus di-reshuffle.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News