Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Usulan pembangunan perumahan subsidi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mendapatkan respon positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan, skema pembiayaan rumah subsidi bagi PMI nantinya harus diintegrasikan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu skema tersebut bisa juga diintegrasikan dengan Undang-undang (UU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Namun, yang lebih utamanya lain ialah adanya rumah subsidi bagi PMI nantinya tidak memberatkan bagi pekerja migrant. Artinya perlu disiapkan skema yang baik dan tidak memberatkan PMI.
Baca Juga: Pemerintah Bakal Relaksasi Pajak Barang Masuk Milik Pekerja Migran Indonesia (PMI)
"Bisa diintegrasikan juga dalam skema pembiayaan yang ada di UU Tapera, dan sekali lagi tidak boleh memberatkan bagi PMI," kata Wahyu kepada Kontan.co.id, Minggu (6/8).
Rencana perumahan subsidi bagi PMI nantinya juga diminta bukan jadi kewajiban bagi PMI, namun menjadi pilihan bagi pekerja migran yang ingin mendapatkan rumah.
"Jadi jangan memberatkan. Bukan sebagai sebuah kewajiban tapi bisa jadi sebuah opsi," imbuhnya.
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, usulan pembangunan perumahan murah bersubsidi untuk PMI mendapatkan respon positif dari presiden.
"Presiden menjanjikan akan segera dilakukan pembahasan dengan kementerian terkait. Ini hadiah untuk PMI," tuturnya.
Benny mengatakan, Presiden menjanjikan akan segera dilakukan pembahasan dengan kementerian terkait mengenai rencana usulan tersebut.
Adapun mengenai detil dari skema dan lainnya nantinya akan ditentukan. Benny mengatakan, intinya presiden merespon baik dan positif kebijakan ini.
"Karena PMI harus diedukasi, literasi keuangan, disiplin menabung , salah satu mimpi mereka kan punya rumah dari hasil kerja mereka. Direspon positif oleh presiden dan presiden akan segera membahas dengan kementerian terkait," jelasnya.
Sementara itu, Kementerian Keuangan menyebut belum ada pembicaraan detil mengenai rencana rumah subsidi bagi PMI.
Baca Juga: Jokowi Bertemu Chief Executive Hong Kong, Bahas Investasi Hingga Perlindungan WNI
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata memperkirakan rencana detil dari usulan tersebut mungkin baru akan sampai ke pihaknya beberapa hari ke depan.
"Pada level saya, belum ada pembicaraan mengenai detil rencana tersebut. Mungkin beberapa hari ke depan akan kami terima rencana detilnya untuk didiskusikan," kata Isa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
