Reporter: Barratut Taqiyyah | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
MAKASSAR. Sejumlah legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) menilai, penyampaian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar tentang rencana penerimaan 60.000 PNS tahun ini, adalah keputusan keliru.
Azwar yang juga Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN), menyampaikan rencana penerimaan tersebut, seusai mengajak puluhan mahasiswa dari berbagai kampus se-kota Makassar berwira usaha alias menjadi pengusaha.
Ajakan itu dilakukan Azwar saat menjadi pembicara pencarian minat wirausaha muda, Mapan (Maju Bersama PAN), di Gedung Training Center UIN Alauddin, Makassar, Sabtu (19/5/2012).
"Iya, kontradiksi. Harusnya semangat wirausaha yang disuarakan oleh pemerintah, bukan iming-iming penerimaan PNS, yang proses rekruitmennya banyak diwarnai nuansa KKN. Harusnya, mental, semangat, pelayanan, serta kompetensi PNS yang diperbaiki," kata anggota Fraksi PKS DPRD Sulsel Andi Akmal Pasluddin kepada Tribun.
Legislator PKS DPRD Sulsel Ariady Arsal yang juga Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) DPW PKS Sulsel, menyampaikan hal senada. Menurutnya, penambahan PNS justru merugikan negara.
"Mohon maaf, saya sepakat untuk tidak memperbanyak jalan PNS untuk saat ini. Komposisi belanja pemerintah sangat besar untuk belanja pegawai, sampai pada akhirnya banyak PNS yang menganggur," tutur Ariady.
Belum lagi, lanjutnya, penempatan PNS saat ini tidak sesuai kompetensinya.
"Maka, ajakan Pak Menteri untuk lebih banyak memiliki skill wirausaha sangat baik, dan jangan berpikir status kerja hanyalah sebagi PNS," tuturnya. (Yaspen Martinus/Tribunnews)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
