Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan berencana melakukan audit besar-besaran terhadap seluruh perusahaan sawit dalam upaya pemerintah menstabilkan harga dan suplai minyak goreng.
Menanggapi hal tersebut, pengamat ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memberikan dua catatan penting untuk pemerintah bila akan melakukan audit pada perusahaan minyak goreng.
Pertama, audit soal biaya pokok produksi mulai dari pembelian tadan buah segar (TBS) hingga proses produksi minyak goreng.
“Audit ini yang paling urgent, selama ini permasalahan biaya produksi selalu penuh ketidakpastian dan kurangnya transparansi berapa biaya yang dikeluarkan dan margin keuntungan tiap liter minyak goreng yang diproduksi,” kata Bhima saat dihubungi oleh Kontan.co.id, Kamis (27/5).
Baca Juga: Pertama Kali dalam Sejarah Indonesia, Perusahaan Kelapa Sawit Akan Diaudit
Jika pada proses audit ditemukan ada kenaikan margin yang tidak wajar maka perusahaan yang bermasalah dapat dikenai sanksi setelah audit selesai. Bhima mengusulkan untuk melakukan pembekuan izin usaha atau izin ekspor sementara.
Kedua, audit pada pasokan minyak goreng. Selama ini data terkait pasokan minyak goreng selalu dipertanyakan. Beberapa data menyatakan bahwa pasokan minyak goreng surplus, namun kenyataan di lapangan yang terjadi kelangkaan minyak goreng. Terutama pada periode penerapan domestik market obligation (DMO) Februari – Maret 2022.
“Pada audit yang ini harus menemukan masalah, dititik mana pasokan ditahan atau sengaja ditimbun sehingga jadi jelas semua. Kalau masalah pasokan selama ini jadi saling tuding antara produsen dan distributor,” tambah Bhima.
Ia menyebut, audit ini hanya sebagai cara untuk mengungkap praktik persaingan usaha yang tidak sehat, mendorong transparansi dan penegakan hukum.
Namun terkait dengan masalah penurunan harga minyak goreng, menurut Bhima tetap perlu kebijakan lain, seperti menghindari perebutan pasokan CPO untuk minyak goreng di dalam negeri dengan target biodisel.
Baca Juga: Dukung Audit Perusahaan Sawit, Ini Masukan dari Serikat Petani Kelapa Sawit
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
