Reporter: Fahriyadi |
JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan akan menambah kepemilikan sahamnya di PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) (Persero) tahun ini. DKI hendak mengantong memiliki 49% saham KBN, naik dari sebelumnya 20%.
"Kami (Pemprov DKI) akan punya 49% saham KBN. Sebenarnya kami ingin 70%, tapi tak bisa karena nanti berubah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balaikota, Jumat (1/2).
Ahok beralasan, penambahan kepemilikan saham di KBN bertujuan agar DKI memiliki pengaruh lebih besar dan menempatkan direksi lebih banyak.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan KBN dinilai masih sangat menarik sebagai kawasan industri. Menurutnya, KBN masih menjadi satu-satunya kawasan industri yang dekat dengan pelabuhan sehingga potensi ekonominya sangat besar.
Tujuan lain yang diincar Pemprov DKI adalah untuk memudahkan proses birokrasi, surat menyurat, dan perizinan kegiatan ekspor-impor KBN. Dengan demikian, menurut Ahok, investor bisa lebih diuntungkan dan merasa senang berinvestasi di KBN.
Selain itu, Ahok ingin bisa merekomendasikan warga yang menganggur dan tinggal di rumah susun (rusun) Marunda untuk dipekerjakan di KBN. Ia menilai langkah ini menjadi solusi dari Pemprov DKI agar warga yang tidak punya rumah pun bisa punya rumah berikut memperoleh pekerjaan.
Selain itu, mempekerjakan warga Marunda bakal mengurangi jumlah pekerja KBN dari luar Jakarta.
Ahok menyatakan DKI sudah mendapat lampu hijau dari Menteri BUMN soal rencana ini. Namun, ia belum bisa memastikan berapa total nilai investasi utnuk menambah saham di KBN.
"Nominal yang akan dikeluarkan masih menunggu Menteri Keuangan, tapi kita perkirakan nilainya sekitar puluhan miliar rupiah karena relatif harga sahamnya tak terlalu tinggi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
