Regulasi Tak Konsisten, Investor Pilih Thailand dan Vietnam Ketimbang Indonesia

Kamis, 05 Februari 2026 / 22:36 WIB

ILUSTRASI. Ekonom Senior Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan (KONTAN/Leni Wandira)

Reporter: Leni Wandira | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketidakpastian kebijakan dan inkonsistensi regulasi dinilai menjadi salah satu faktor utama yang menahan laju investasi di Indonesia.

Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya ekonomi sekaligus menurunkan daya saing nasional di tengah ketatnya persaingan perebutan modal asing di kawasan ASEAN.

Ekonom Senior Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai, iklim usaha membutuhkan stabilitas aturan agar pelaku usaha dapat menyusun proyeksi bisnis jangka panjang secara lebih terukur.

“Dalam dunia investasi, kepastian regulasi sama pentingnya dengan insentif fiskal. Tanpa kepastian, investor cenderung menahan ekspansi,” ujar Anthony dalam seminar nasional bertajuk Profesionalisme Penegakan Hukum dan Pengaruhnya terhadap Iklim Usaha di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Menurutnya, perubahan kebijakan yang kerap terjadi menciptakan risiko tambahan bagi dunia usaha.

Hal tersebut membuat Indonesia kurang kompetitif dibandingkan negara-negara tetangga yang menawarkan kepastian aturan dan stabilitas kebijakan.

Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana.

Ia menilai banyak investor asing sejatinya tertarik berinvestasi di Indonesia, namun akhirnya memilih mengalihkan modal ke negara lain seperti Thailand dan Vietnam.

“Produk yang dibuat di negara-negara tersebut tetap bisa masuk ke Indonesia melalui skema perdagangan ASEAN dengan tarif rendah. Akibatnya, Indonesia tetap menjadi pasar, tetapi nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja justru dinikmati negara lain,” ujarnya.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menambahkan, tekanan akibat ketidakpastian regulasi dirasakan baik oleh perusahaan besar maupun menengah.

Perusahaan besar menghadapi risiko perubahan kebijakan yang tidak konsisten, sementara perusahaan menengah sangat bergantung pada kepercayaan investor.

“Ketika regulasi sering berubah, investor terutama investor asing akan menahan diri. Ini berdampak langsung pada arus modal dan ekspansi usaha,” katanya.

Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai, selama hampir tiga dekade Indonesia belum memiliki peta jalan yang konsisten dalam pemberantasan korupsi.

Kondisi tersebut membuat penegakan aturan kerap dipersepsikan tidak profesional dan menambah ketidakpastian bagi dunia usaha.

Forum diskusi tersebut menyoroti bahwa persoalan institusi dan kebijakan kini telah menjadi variabel ekonomi penting yang memengaruhi kepercayaan pasar.

Ketidakpastian regulasi, inkonsistensi kebijakan, hingga persepsi risiko dinilai berpotensi menggerus daya saing nasional.

Data World Justice Project yang menempatkan indeks penegakan hukum Indonesia pada posisi relatif rendah juga dipandang sebagai sinyal perlunya pembenahan tata kelola.

Perbaikan tersebut dinilai krusial agar target pertumbuhan ekonomi 2026 dapat tercapai.

Diskusi yang menghadirkan Eros Djarot, Hikmahanto Juwana, Anthony Budiawan, dan DJ Donny ini menegaskan bahwa reformasi kebijakan perlu ditempatkan sebagai agenda ekonomi strategis.

Tanpa kepastian dan konsistensi regulasi, upaya menarik investasi serta menciptakan lapangan kerja dinilai akan menghadapi hambatan struktural.