kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Reformasi birokrasi kerek skor indeks efektivitas pemerintah, ini kata Moeldoko


Senin, 27 September 2021 / 13:28 WIB
Reformasi birokrasi kerek skor indeks efektivitas pemerintah, ini kata Moeldoko
ILUSTRASI. Reformasi birokrasi kerek skor indeks efektivitas pemerintah, ini kata Moeldoko


Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Skor Indeks efektivitas pemerintah Indonesia mengalami kenaikan berdasarkan penilaian Bank Dunia. Skor Indonesia naik dari 60,1 menjadi 65,3 dalam skala 100. 

Kenaikan skror tersebut mengerek peringkat Indonesia, dari posisi 84 menjadi 73 dan menjadi peningkatan tertinggi sejak 1996.

Salah satu faktor peningkatan skor tersebut adalah reformasi birokrasi yang dilakukan. Reformasi birokrasi menutup celah pungli, perizinan berbelit-berbelit, dan laporan aduan yang tidak ditanggapi.

"Upaya pemerintah untuk menjaga akuntabilitas dan efektifitas kinerja harus terus dilakukan secara serius oleh seluruh jajaran pemerintah pusat, khususnya di daerah," ujar Kepala Staff Presiden Moeldoko dalam keterangan resmi, Senin (27/9).

Baca Juga: Keyakinan Pengusaha Meningkat, Penanganan Corona Kunci Pemulihan Ekonomi

Moeldoko bilang sesuai arahan Presiden Joko Widodo pandemi harus mengubah cara kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, dan akuntabel.

Berbagai kebijakan dalam penanganan pandemi melalui refokusing anggaran, penyederhanaan kelembagaan, peningkatan kualitas layanan publik, dan penguatan tata kelola sistem yang bisa menutup celah korupsi, akan terus dilaksanakan secara konsisten dan berintegritas.

Selain itu, pemerintah akan terus memperkuat Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) bersama dengan KPK, Kemendagri, Bappenas, Kemen PAN/RB, dan Masyarakat Sipil.

Sehingga semua kebijakan yang mengarah pada penyederhanaan birokrasi dan penguatan sistem merit dapat dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah.

Baca Juga: Pemerintah optimistis skor indeks korupsi membaik signifikan tahun ini



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×