kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.846.000   69.000   3,88%
  • USD/IDR 16.804   66,00   0,39%
  • IDX 6.254   286,04   4,79%
  • KOMPAS100 892   48,19   5,71%
  • LQ45 707   37,74   5,64%
  • ISSI 193   7,28   3,92%
  • IDX30 373   19,75   5,60%
  • IDXHIDIV20 451   19,32   4,47%
  • IDX80 101   5,64   5,89%
  • IDXV30 106   4,60   4,54%
  • IDXQ30 123   5,40   4,59%

Reformasi birokrasi kerek skor indeks efektivitas pemerintah, ini kata Moeldoko


Senin, 27 September 2021 / 13:28 WIB
Reformasi birokrasi kerek skor indeks efektivitas pemerintah, ini kata Moeldoko
ILUSTRASI. Reformasi birokrasi kerek skor indeks efektivitas pemerintah, ini kata Moeldoko


Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Skor Indeks efektivitas pemerintah Indonesia mengalami kenaikan berdasarkan penilaian Bank Dunia. Skor Indonesia naik dari 60,1 menjadi 65,3 dalam skala 100. 

Kenaikan skror tersebut mengerek peringkat Indonesia, dari posisi 84 menjadi 73 dan menjadi peningkatan tertinggi sejak 1996.

Salah satu faktor peningkatan skor tersebut adalah reformasi birokrasi yang dilakukan. Reformasi birokrasi menutup celah pungli, perizinan berbelit-berbelit, dan laporan aduan yang tidak ditanggapi.

"Upaya pemerintah untuk menjaga akuntabilitas dan efektifitas kinerja harus terus dilakukan secara serius oleh seluruh jajaran pemerintah pusat, khususnya di daerah," ujar Kepala Staff Presiden Moeldoko dalam keterangan resmi, Senin (27/9).

Baca Juga: Keyakinan Pengusaha Meningkat, Penanganan Corona Kunci Pemulihan Ekonomi

Moeldoko bilang sesuai arahan Presiden Joko Widodo pandemi harus mengubah cara kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, dan akuntabel.

Berbagai kebijakan dalam penanganan pandemi melalui refokusing anggaran, penyederhanaan kelembagaan, peningkatan kualitas layanan publik, dan penguatan tata kelola sistem yang bisa menutup celah korupsi, akan terus dilaksanakan secara konsisten dan berintegritas.

Selain itu, pemerintah akan terus memperkuat Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) bersama dengan KPK, Kemendagri, Bappenas, Kemen PAN/RB, dan Masyarakat Sipil.

Sehingga semua kebijakan yang mengarah pada penyederhanaan birokrasi dan penguatan sistem merit dapat dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah.

Baca Juga: Pemerintah optimistis skor indeks korupsi membaik signifikan tahun ini



TERBARU

[X]
×