Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi pembiayaan negara hingga 31 Juli 2019 tercatat sebesar Rp 229,7 triliun atau sebesar 77,6% dari target pembiayaan dalam APBN 2019 yang sebesar Rp 296,0 triliun. Pemerintah mengklaim bahwa saat ini realisasi pembiayaan tersebut masih on track.
Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman, komponen pembiayaan yang paling besar adalah pembiayaan utang dan investasi.
Baca Juga: Sampai bulan Juli, BNI Multifinance catatkan kenaikan pembiayaan sebesar 27,81%
Pembiayaan utang hingga 31 Juli 2019 adalah sebesar Rp 234,1 triliun atau 65,2% dari target APBN 2019 yang sebesar Rp 359,3 Triliun. Pembiayaan utang ini terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 241,2 triliun dan pinjaman (neto) sebesar Rp 7,1 triliun.
Selanjutnya adalah pembiayaan investasi dengan realisasi hingga 31 Juli 2019 sebesar Rp 5,1 Triliun atau 6,8% dari target APBN 2019 yang sebesar Rp 75,9 Triliun.
Realisasi pembiayaan investasi hingga Juli 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 1,6 Triliun. Hal ini disebabkan oleh adanya kebutuhan investasi dan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Hal ini juga berlaku hingga semester II-2019.
"Untuk pembiayaan investasi di semester II-2019, kami juga akan sesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran kami," kata Luky pada Senin (26/8) di Jakarta.
Pembiayaan lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah pemberian pinjaman dengan realisasi sebesar Rp 700 miliar atau 30,5% dari APBN 2019 yang sebesar Rp 2,4 Triliun.
Baca Juga: Penerimaan masih lemah, defisit APBN mencapai 183,7 triliun hingga Juli
Lalu, Pemerintah juga memiliki anggaran untuk pembiayaan lainnya sebesar Rp 15 Triliun. Namun, hingga saat ini belum terpakai.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, pembiayaan negara ini ditujukan untuk membiayai defisit sebesar Rp 183,7 triliun atau sebesar 1,14% dari PDB. Ia juga memaparkan bahwa Indonesia memiliki silpa (Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan) sebesar Rp 46 Triliun.
"Ini adalah silpa karena adanya pembiayaan yang bersifat front loading. Jadi muncul dari realisasi defisit kita, yang memang tidak serendah seperti yang kita rencanakan, dan karena penerimaan negara tadi juga lebih lemah dari belanja negara yang kuat," jelas Sri Mulyani.
Untuk selanjutnya, pemerintah berjanji untuk terus menjaga dinamika di semester II 2019 ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
