Reporter: Siti Masitoh | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 22 Juli 2022 telah mencapai Rp 146,7 triliun, atau 32,2% dari alokasi anggaran Rp 455,62 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, belanja ini memang lebih rendah dari rerata belanja Kementerian/Lembaga lainnya, atau belanja negara yang realisasinya sudah 40%.
Adapun Ia memerinci, realisasi belanja PEN yang masih tumbuh cukup tinggi atau implementasinya cukup cepat adalah belanja untuk perlindungan sosial yang mencapai Rp 63,7 triliun atau 41,1% dari pagu Rp 154,76 triliun.
Baca Juga: Sri Mulyani: Kinerja APBN di Semester I Luar Biasa
Belanja ini telah disalurkan untuk Program Keluarga Harapan Rp 14,35 triliun kepada 10 juta KPM, kartu sembako Rp 18,9 triliun untuk 18,8 juta KPM. Untuk BLT minyak goreng Rp 7,2 triliun kepada 21,8 juga penerima disalurkan oleh Kementerian Kesehatan, TNI dan Polri.
Lalu, digunakan untuk BLT desa Rp 14,9 triliun kepada 7,5 juga KPM, untuk program Bantuan Langsung Tunai bagi pedagang kaki lima (PKL) dan atau warung (BTPKLW) Rp 1,3 triliun disalurkan oleh Polri ke 683 ribu penerima, TNI menyalurkan kepada 1,4 juta penerima, terakhir disalurkan kepada penerima Program Kartu Prakerja Rp 7,1 triliun kepada 2 juta peserta.
“Belanja Perlinsos mirip dengan belanja K/L atau belanja lainnya. Namun untuk belanja Kesehatan realisasinya hanya 25,9%. Ini bukan tanda jelek kalau memang Kesehatan menjadi baik dengan covid makin baik, kita tidak berharap penanganan Kesehatan akan terealisasi semuanya. Walaupun tidak tercapai semuanya ini tanda baik,” tutur Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA, Rabu (27/7).
Realisasi belanja penanganan Kesehatan baru mencapai Rp 31,8 triliun atau 25,9% dari pagu Rp 122,54 triliun. Realisasi ini digunakan untuk pembayaran klaim dan insentif nakes, serta insentif perpajakan vaksin.alkes dan penanganan covid melalui dana desa.
Kemudian digunakan untuk klaim pasien Rp 20,9 triliun, insentif nakes Rp 2,2 triliun, pengadaan vaksin Rp 1,7 triliun, serta dukungan APBD termasuk dana desa untuk penanganan covid.
Baca Juga: Ekonom Sebut Negara Ekonomi Utama Dunia Bisa Alami Resesi Karena 3 Faktor Ini
Terakhir, realisasi untuk penguatan pemulihan ekonomi telah mencapai Rp 51,3 triliun atau 28,7% dari pagu Rp 178,32 triliun. Realisasi ini digunakan untuk padat karya Rp 8,1 triliun, infrastruktur dan konektivitas Rp 5,4 triliun, pariwisata dan ekonomi kreatif Rp 1,9 triliun, dan ketahanan pangan Rp 7,3 triliun.
Selanjutnya, realisasi tersebut juga digunakan untuk Kawasan industri kreatif Rp 700 miliar, dukungan UMKM Rp 14,5 triliun, dan insentif perpajakan 8,3 triliun.
“(Realisasi penguatan pemulihan ekonomi) yang perlu dipacu lagi. Karena dengan alokasi Rp 178,32 triliun kita berharap bisa menggerakkan ekonomi kita,” jelasnya.
Sehingga Sri Mulyani mengatakan, di tengah risiko ketidakpastian global yang eskalatif, peran APBN sebagai shock absorber perlu dijaga agar berfungsi optimal. Menurutnya program PC-PEN harus responsive dan antisipatif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
