Reporter: Venny Suryanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir November 2020 mencapai Rp 1.558,7 triliun. Realisasi ini setara 78,9% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 di Perpres 72/2020 yang sebesar Rp 1.975,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, realisasi belanja pemerintah pusat itu tumbuh 20,5% secara yoy jika dibandingkan periode sama tahun 2019 yang hanya Rp 1.293,6 triliun.
Jika dirinci berdasarkan jenis belanja pemerintah pusat, terbagi menjadi dua yakni belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non K/L.
Untuk realisasi belanja K/L hingga November 2020 sebesar Rp 852,2 triliun. Sementara belanja non K/L tumbuh 22,8% atau mencapai Rp 706,5 triliun dari total pagu sebesar Rp 1.138,9 triliun.
Realisasi belanja K/L ditopang oleh beberapa belanja yang meningkat cukup signifikan terutama belanja bantuan sosial yang tumbuh 80,7% yoy.
Kemudian belanja barang yang mencapai Rp 328,6 triliun yang lebih tinggi dari pagu Perpres 72/2020 sebesar Rp 271,7 triliun. Selain itu, belanja modal juga tercatat mengalami penurunan dengan realisasi yang hanya mencapai Rp 110,4 triliun pada November 2020 atau terkontraksi -7,7%.
Baca Juga: Hingga November, restitusi pajak melonjak hingga Rp 166,6 triliun
Ekonom Indef Riza Annisa menilai, peningkatan realisasi dari belanja barang disebabkan karena dana yang digunakan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dalam program PEN.
“Terutama belanja Bansos dari Kementerian Sosial. Data yang saya dapat per 18 November realisasi bantuan sosial sudah mencapai 82,2%, kalau dilakukan percepatan kemungkinan besar dapat terkejar realisasinya hingga lebih dari 90% per Desember ini,” jelasnya.
Sementara itu, Riza juga mengatakan realisasi belanja yang berkemungkinan bisa terkejar sampai akhir tahun ini adalah dana untuk dukungan UMKM yang realisasinya mencapai 92%.
Riza juga bilang belanja K/L yang saat ini dikhawatirkan tidak mencapai target dan masih minim realisasinya adalah belanja untuk kesehatan yang baru mencapai 47% hingga 14 Desember 2020.
Ia juga memproyeksikan realisasi pada sektor kesehatan PEN masih akan minim. Hal ini disebabkan kendala data dan pencatatan yang masih perlu dilakukan akselerasi perbaikan agar dananya segera terealisasi.
“Mungkin kurang dari 60% bisa terealisasi hingga akhir Desember ini. Ini dalam kondisi optimis ya,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
