kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.560.000   15.000   0,59%
  • USD/IDR 18.099   9,00   0,05%
  • IDX 5.126   51,96   1,02%
  • KOMPAS100 661   8,17   1,25%
  • LQ45 527   4,67   0,89%
  • ISSI 165   1,16   0,70%
  • IDX30 297   2,31   0,79%
  • IDXHIDIV20 402   2,50   0,62%
  • IDX80 76   0,83   1,10%
  • IDXV30 110   1,04   0,95%
  • IDXQ30 100   0,54   0,54%

Rasio Pajak Daerah Baru Sentuh 1,3%, Paling Tinggi Bali


Senin, 16 Oktober 2023 / 17:48 WIB
ILUSTRASI. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, rasio pajak daerah alias local tax ratio secara nasional pada 2022 baru menyentuh angka 1,3%.


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, rasio pajak daerah alias local tax ratio secara nasional pada 2022 baru menyentuh angka 1,3%.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Sandy Firdaus mengatakan, angka tersebut masih perlu dioptimalkan atau setidaknya berada di angka 3%. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

"Ini supaya daerah itu tidak tergantung dari transfer ke daerah. Nah, memang targetnya bisa mencapai 3% itu ya sudah bagus," ujar Sandy dalam acara media gathering di Jakarta, Senin (16/10).

Baca Juga: Kemenkeu Upayakan Rasio Pajak Daerah Naik ke Angka 3%

Sandy menyebut, saat ini hanya Provinsi Bali yang baru menyentuh angka rasio pajak daerah di atas 3%, yakni sebesar 3,23%. Sementara, provinsi lain masih berada pada kisaran 1%.

Sebut saja, Provinsi Bangka Belitung sebesar 1,29%, Kalimantan Selatan sebesar 1,89%, Gorontola di angka 1,4%, Maluku sebesar 1,42% dan DI Yogyakarta sebesar 2,18%.

Sementara provinsi lain yang masih berada pada kisaran 0% adalah Provinsi Riau sebesar 0,71%, Sulawesi Tenggara 0,55%, Papua 0,79% serta Kalimantan Timur sebesar 0,32%.

"Kita lihat baru Provinsi Bali yang secara komposisi tax rationya itu sudah di atas 3%. Lainnya masih belum. Bahkan Kalimantan Timur hanya 0,32%," katanya.

"Ini yang coba kita terus dorong melalui UU HKPD, bagaimana kita bisa membantu peningkatan local tax terjadi," imbuh Sandy. 

Baca Juga: Berkat Pemilu, Setoran Pajak 2023 Diramal Lampaui Target

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
11.11
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×