Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional.
Dengan pagu anggaran tahun 2022 yang ditetapkan sebesar Rp2,86 triliun, Kemenperin telah menyusun program-program prioritas sektor industri yang ditargetkan akan berdampak langsung pada masyarakat.
"Dalam keseluruhan anggaran tersebut, alokasi fungsi pendidikan sebesar Rp982 miliar dan fungsi ekonomi sebesar Rp1,87 triliun. Kami akan terus berupaya agar program-program yang berkaitan langsung dengan masyarakat agar bisa segera dieksekusi,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (2/2).
Agus menuturkan, Kemenperin menargetkan penyerapan anggaran bisa di atas 60% pada Juni 2022. Anggaran Kemenperin tahun 2022 dialokasikan untuk menyelenggarakan program pendidikan vokasi melalui Diklat 3 in 1, program D1, serta penguatan revitalisasi link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan dan industri.
Baca Juga: Kemenperin Dukung Akselerasi Kawasan Industri Generasi Keempat
“Kemenperin juga melanjutkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri 4.0 melalui pembangunan kerja sama dengan industri serta pembangunan ekosistem Pusat Industri Digital Indonesia (PIDI) 4.0,” ujar Menperin.
Peningkatan keterampilan tenaga kerja manufaktur sangat dibutuhkan seiring dengan terus meningkatnya realisasi investasi di sektor manufaktur.
Pada tahun 2021 investasi manufaktur mencapai Rp325,4 triliun atau naik 19,24% dari tahun sebelumnya. Adapun, penyerapan tenaga kerja pada tahun 2021 sebanyak 1,2 juta orang, sehingga jumlah total tenaga kerja di sektor ini kembali meningkat ke angka 18,64 juta orang.
Selanjutnya, untuk alokasi anggaran bagi fungsi ekonomi yang berdampak langsung kepada masyarakat, Kemenperin telah menyiapkan beberapa program antara lain Penumbuhan Wirausaha Baru (WUB) industri kecil menengah di daerah potensial.
"Program ini disinergikan dengan perguruan tinggi, pondok pesantren, Kementerian/Lembaga lainnya, serta WUB melalui dekonsentrasi di 34 Provinsi,” ujar Menperin.
Kemenperin juga terus berupaya meningkatkan daya saing dan nilai tambah Industri Kecil Menengah (IKM) melalui berbagai program, mulai dari fasilitasi pengembangan produk dan sertifikasi bagi IKM, hingga memfasilitasi pameran dan promosi bagi IKM.
“Kami juga mendorong penerapan Making Indonesia 4.0 bagi IKM misalnya, program e-smart IKM, smart sentra, smart material center, smart packaging center,” tutur Menperin.
Selain itu, Kemenperin terus berupaya mendorong peningkatan daya saing dan nilai tambah industri melalui hilirisasi berbasis agro, berbasis migas dan batubara, serta bahan tambang dan mineral.
“Program hilirisasi memiliki nilai tambah lain berupa peningkatan investasi dalam negeri, pembukaan lapangan kerja, dan penyerapan tenaga kerja,” ungkap Menperin.
Baca Juga: Kemenperin: Investasi Manufaktur Indonesia Mencapai Rp 325,4 Triliun di Tahun 2021
Terkait hilirisasi berbasis agro, industri kelapa sawit menunjukkan peningkatan hilirasi yang sangat baik. Pada tahun 2021, ratio volume ekspor bahan baku terhadap produk hilir adalah 9,27% bahan baku dibanding 90,73% produk hilir. Sedangkan, untuk ragam jenis, terdapat 168 jenis produk hilir kelapa sawit pada tahun 2021.
Pada pengembangan industri berbasis migas dan batubara, saat ini sedang berjalan investasi pembangunan pabrik petrokimia pengolahan naphta oleh PT Chandra Asri dan PT Lotte Chemicals yang mengolah naphta dengan total 6,8 juta ton per tahun untuk diproduksi antara lain menjadi etilena, propilena, butadiena, benzena, dan lainnya.
"Termasuk juga proyek petrokimia oleh PT Pertamina di Balongan dan Tuban. Dengan semua investasi tersebut diharapkan Indonesia akan menjadi negara petrokimia nomor satu di ASEAN,” imbuhnya.
Upaya hilirisasi industri berbasis tambang dan mineral telah menunjukkan pertumbuhan pesat di industri smelter nikel yang menghasilkan Nickel Pig Iron (NPI) feronikel, nikel hidrat dan stainless steel.
“Hingga saat ini terdapat 27 smelter (pyrometallurgy dan hydrometallurgy nickel) yang sudah beroperasi, 32 di tahap konstruksi, dan 6 tahap di feasibility study,” ujar Menperin.
Dari hilirisasi bijih nikel ini, akan dihasilkan produk stainless sebagai bahan baku produk-produk di hilir atau produk jadi seperti peralatan kesehatan, peralatan dapur, peralatan makan, kedirgantaraan dan kendaraan listrik.
“Peningkatan nilai tambah dari bijih nikel melalui hilirisasi bisa mencapai 340-400 kali lipat,” jelas Menperin.
Sementara itu, Kemenperin menghitung nilai tambah hilirisasi logam berbasis bauksit, dari bijih bauksit menjadi ingot aluminium, sebesar 12,25 kali lipat.
“Nilai tambah ini akan terus meningkat ketika ingot aluminium tersebut diolah menjadi produk manufaktur siap pakai atau produk jadi. Diperkirakan bisa meningkat 2-3 kali lipat dari ingot aluminium,” tambah Agus.
Pada rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI tersebut, Menperin juga menyampaikan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 untuk meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional, antara lain melalui program insentif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP).
Program tersebut terbukti mampu menopang pertumbuhan dan peningkatan produksi kendaraan dan berdampak pada IKM yang menjadi produsen komponen bagi produsen mobil.
PPnBM DTP juga meningkatkan permintaan input di sektor industri (backward linkage) sebesar Rp36 Triliun, yaitu Rp29 triliun di sektor industri dan Rp6 Triliun di sektor non-industri.
Baca Juga: Kemenperin: Saat Ini Industri Kembangkan Gasifikasi Nabati
Di samping itu, terdapat peningkatan output sektor otomotif (forward linkage) sebesar Rp43 Triliun (Rp33 Triliun di sektor industri dan non-Industri sebesar Rp10 Triliun.
“Dampak positifnya terhadap penciptaan kesempatan kerja baru pada sektor lainnya sebanyak 175.674 orang,” tegasnya.
Program andalan selanjutnya adalah pengembangan industri halal. Kemenperin telah mengambil beberapa inisiatif, antara lain penyusunan regulasi tentang industri halal dan penyusunan masterplan industri produk halal bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
“Program-program yang kami jalankan adalah substitusi impor dan fasilitasi peningkatan daya saing, pemanfaatan Indonesia-UAE Comprehensive Economic Partnership (CEPA) untuk ekspor industri halal, penciptaan kawasan industri halal terintegrasi, termasuk juga penyelenggaraan Indonesia Halal Industri Awards (IHYA) untuk menstimulasi sekaligus mengapresiasi para pelaku industri halal,” sebut Menperin.
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan dalam kesimpulan rapat, pihaknya mengapresiasi apa yang telah dijalankan Kemenperin pada tahun sebelumnya.
Selanjutnya, pada tahun 2022, Komisi VII DPR-RI meminta Kemenperin mengupayakan peningkatan ekspor dan investasi yang sejalan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja di Tanah Air.
"Kami juga meminta agar Kemenperin bisa memanfaatkan momen G20 dalam mendorong percepatan hilirisasi industri dan investasi,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
