Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pemerintah menggenjot pembangunan bendungan di seluruh Tanah Air guna memperkuat ketahanan pangan. Bendungan ini ditujukan mengaliri daerah irigasi sebagai antisipasi kekeringan lahan.
Untuk itu, pemerintah dalam rencana pembangunan jangka mengengah nasional (RPJMN) menargetkan membangun 29 bendungan sampai dengan tahun 2019. Rencana ini masuk dalam rencana pemerintah untuk membangun 65 bendungan hingga 2022, yang membutuhkan dana Rp 66,8 triliun.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan tujuh bendungan pada tahun 2016. Dan di tahun ini, PUPR menargetkan untuk membangun sembilan bendungan.
Kesembilannya yakni Bendungan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Lausimeme di Provinsi Sumatera Utara, Bendungan Komering II di Provinsi Sumatera Selatan, Bendungan Bener di Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Way Apu di Provinsi Maluku, Bendungan Pamukkulu di Provinsi Sulawesi Selatan, Bendungan Baliem di Provinsi Papua, Bendungan Sidan di Provinsi Bali dan Bendungan Temef di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
"Tahun 2017, ada sembilan bendungan yang akan dibangun. Saat ini masih proses sertifikasi dari Komisi Keamanan Bendungan," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Imam Santoso di kantor PUPR (26/5).
Kata Imam, tiga dari sembilan bendungan yang berencana di bangun tahun ini, akan mulai dibuka untuk lelang kontruksinya. Tiga bedungan tersebut antara lain, Bendungan Pamukkulu di Provinsi Sulawesi Selatan, Bendungan Way Apu di Provinsi Maluku, dan Bendungan Sidan di Provinsi Bali.
"Lelang ini terbuka untuk umum kontraktor mana saja boleh ikut. Hanya harus memiliki pengalamannya," kata Imam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
